Perpanjangan PPKM Diminta Lebih Optimal, Tidak Izinkan WNA Masuk

Merdeka.com - Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti meminta, agar perpanjangan PPKM dilakukan secara lebih optimal. Jangan sampai dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan adanya warga negara asing masuk ke Indonesia.

"Dilakukan bener-bener ya (PPKM). Sekarang lebih mudah ya kita lihat di kondisi riil di lapangan banyak kendaraan antarkota lebih mudah dijumpai ya dengan bebas. Kemudian bandara juga masih dibuka ya jadi orang asing masuk ke Indonesia," kata dia dalam diskusi Gonta Ganti Strategi Ekonomi Kian Tak Pasti, Senin (26/7).

Dia menambahkan, secara bersamaan pemerintah juga harus gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Sebab, berdasarkan data, pada April 2021 vaksinasi sepat turun sampai 72 persen ke titik terendahnya, di mana hanya 94 ribu vaksinasi rata-rata dalam seminggu.

"Proses vaksinasi ketika lockdown dijalankan itu harus dipercepat," kata dia.

Berdasarkan data hingga 25 Juli 2021, jumlah penerima vaksin pertama baru mencapai 44,4 juta orang atau 21 persen. Sementara, untuk penerima vaksin dosis kedua 17,9 juta jiwa atau 8 persen. Adapun target pemerintah mencapai 208,2 juta orang tervaksin di 2022.

"Jadi ini masih jauh ya untuk proses vaksinasi covid minimal itu 50 persen ya," pungkasnya.

Ini Syarat Bagi WNA atau WNI yang Akan Masuk Wilayah Indonesia

Pemerintah mengklaim selama kebijakan PPKM Darurat diberlakukan, tidak ada penumpang dari luar negeri yang bebas masuk ke wilayah Indonesia. Sejumlah persyaratan ketat diberlakukan.

"Bagi warga negara asing (WNA) dan warga Negara Indonesia (WNI) yang baru datang di Indonesia wajib menjalani karantina selama delapan hari dan jalani PCR 2x saat datang dan di hari ke tujuh, jika negatif maka akan selesia katantina di hari ke-8," kata Jubir Menteri Koordinator Maritim Investasi, Jodi Mahardi saat jumpa pers daring, Minggu (4/7).

Selain itu, terhitung sejak 6 Juli 2021, seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia wajib mengantongi kartu atau bukti vaksin. Sementara untuk WNI yang akan masuk ke Indonesia namun belum mengantongi kartu vaksin, harus terlebih dahulu menunjukkan PCR negatif Covid-19 sebelum kedatangan, dan setelah dikarantina dan terbukti negatif PCR akan langsung diberikan atau dilaksanakan vaksinasi.

Jodi memastikan, aturan tersebut dijaga ketat oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan dan Satgas Covid-19.

"Kita akan memastikan petugas jaga lebih ketat di titik kedatangan perbatasan," jelas Jodi.

Jodi menambahkan, aturan rinci perihal terkait akan dirilis resmi pada malam ini pukul 20.00 WIB.

"Satgas akan mengeluarkan surat perjalanan luar negeri terbaru pada pukul 20.00 WIB," ungkap Jodi.

Adapun mengenai batas karantina selama 8 (delapan) hari, hal itu sesuai arahan Kementerian Kesehatan dengan pertimbangan:

1. Dibutuhkan pengetatan masa karantina pelaku perjalanan internasional sebagai bentuk peningkatan kewaspadaan menghadapi variant of concern.

2. Median inkubasi virus SARS-CoV-2 varian Delta dan Alpha adalah 4 hari. Maka, masa karantina 8 hari berarti mencakup dua kali lipat median masa inkubasi virus tersebut.

3. Karantina 8 hari dilakukan dengan kombinasi entry & exit testing RT-PCR yang dilakukan pada saat ketibaan pelaku perjalanan (hari pertama) dan diulang pada hari ke-7.

4. Entry testing dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin potensi penularan dari pelaku perjalanan.

5. Exit testing dilakukan pada hari ke-7 untuk menunggu masa inkubasi virus, sebagai antisipasi virus belum terdeteksi pada tes pertama.

6. Kombinasi karantina dan entry-exit testing (hari ke-1 dan ke-7) dapat mencegah penularan pasca karantina, dengan probabilitas penularan < 0,25 persen.

7. Implementasi karantina pelaku perjalanan perlu dilakukan dengan disiplin dan ketat, agar tidak terjadi penularan di masa karantina.