Permintaan dispensasi Freeport dan Newmont tak dikabulkan

Merdeka.com - Pemerintah akan tetap memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) tepat pada 12 Januari 2014. Pemerintah sekaligus menyatakan tidak akan memberikan dispensasi kepada siapa pun terkait implementasi UU ini.

Termasuk untuk dua perusahaan tambang yang menginduk ke Amerika Serikat yakni PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara yang sebelumnya meminta dispensasi untuk tetap mengekspor bahan mentah di 2014 lantaran belum membangun smelter.

Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan, seluruh fraksi mendukung pelaksanaan UU ini dengan tanpa pengecualian.

"Tadi Komisi VII meminta menteri melaksanakan UU itu secara konsekuen mulai Januari 2014. Semua fraksi menyatakan sudah setuju.," ujar Jero di Komplek Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12).

Jero Wacik menyadari penerapan UU ini akan menimbulkan sedikit kegaduhan di kalangan pengusaha. Dia meminta saran pada DPR apakah akan memberikan alternatif pilihan atau tidak.

"DPR menyatakan tidak perlu ada pilihan, nanti pengusaha akan menyesuaikan sendiri," ungkap Jero.

Setelah mendengar pandangan DPR, Jero Wacik mengaku puas dan akan segera melaksanakan UU itu. Dia pun yakin, kondisi pertambangan tidak akan terguncang dalam jangka waktu yang lama dan justru pembangunan smelter dapat dipercepat.

"Kalau ini distop, ini (pembangunan smelter) akan cepat bekerja," terang dia.

Terkait dengan para perusahaan tambang baik pemegang Kontrak Karya (KK) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP), Jero menyarankan agar dapat menyesuaikan diri terhadap ketentuan pemerintah. Dia pun menjanjikan akan mendorong percepatan pembangunan smelter.

"Kepada perusahaan-perusahaan yang terkena, lakukan penyesuaian. Kita akan percepat pembangunan smelter," ucapnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara ngotot minta dispensasi pada pemerintah untuk mengizinkan mereka tetap mengekspor bahan mentah pada 2014. Padahal, jelas-jelas permintaan dua perusahaan tambang ini tak sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Kedua perusahaan mengaku keberatan jika harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Indonesia. Alasannya, pengolahan bahan tambang di dalam negeri tidak mendatangkan keuntungan, bahkan cenderung merugikan perusahaan. Bukannya mendesak, pemerintah justru membela Freeport dan Newmont.

Direktur Jenderal Mineral dan Bahan Tambang Kementerian ESDM Thamrin Sihite sempat menyatakan tidak ada sanksi tegas bagi Freeport dan Newmont jika belum melaksanakan proses hilirisasi bahan mentah tambang di dalam negeri di 2014.

Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan memberi kebijakan khusus bagi perusahaan asal Amerika Serikat itu. Freeport bakal diberi keleluasaan jika terbukti tak mampu mengolah tembaga dan emas mereka di dalam negeri.