Perlukah Dahlan bertemu Habibie bahas PT DI?

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah menyampaikan rencananya merombak direksi perusahaan BUMN strategis PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Salah satu alasannya karena direksi perusahaan tersebut tidak kompak satu dengan yang lain.

Hingga saat ini, rencana untuk merombak jajaran direksi di perusahaan yang digagas oleh mantan Presiden B.J Habibie itu belum direalisasikan. Menurut Dahlan, perombakan direksi diperlukan untuk memacu kinerja perusahaan pelat merah tersebut. Sejak awal pembentukannya, BJ Habibie juga memiliki pandangan yang sama seperti Dahlan saat ini, yakni melihat industri penerbangan nasional maju dan mampu bersaing.

Habibie sempat mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi PT DI saat ini. Dia juga berjanji membantu membangun kembali PT DI yang pernah dibesarkannya dulu saat masih bernama IPTN. Perlukah Dahlan dan Habibie bertemu untuk sama-sama membesarkan PT DI?

Anggota Komisi V DPR Ecki Awal Muharam menuturkan, persoalan yang dihadapi PT DI bukan terletak pada sisi manajemen perusahaan. Perombakan direksi bukan satu-satunya upaya menyelesaikan persoalan.

"Masalahnya bukan pada direksi, tapi kemauan pemerintah untuk menyelamatkan industri strategis nasional. Masalah saat ini adalah keuangan PT DI yang habis untuk membayar cicilan gaji karyawan yang di PHK beberapa waktu lalu, dan operasional," ungkap Ecki kepada merdeka.com, Senin (13/8) malam.

Pada dasarnya, PT DI sudah sangat memimpin dalam industri penerbangan saat ini. Dengan kondisi tersebut, Ecki melihat figur BJ Habibie belum perlu turun secara langsung untuk kembali menggugah dan membangkitkan kembali PT DI. Pemerintah adalah pihak yang seharusnya lebih bertanggungjawab untuk mendorong bangkitnya industri strategis.

"Beliau (Habibie) itu tidak perlu secara langsung turun tangan, dia sudah banyak tim atau orang-orang yang ahli di dalam. Tinggal diberikan kepercayaan untuk mengembangkan yang sudah ada," jelasnya.

Ungkapan Habibie yang ingin menghidupkan kembali pesawat CN 235 Gatot Kaca hendaknya dipandang sebagai sentilan bagi pemerintah untuk segera menyelamatkan industri ini. "Jadi sekali lagi bukan pada pasar, teknologi, atau direksi tapi kemauan pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, direktur utama PT DI Budi Santoso mengaku, pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian BUMN terkait pergantian direksi. Padahal, masa jabatan direksi PT DI telah purna sejak 7 Juli 2012. "Sejauh ini belum ada keterangan tertulis. Semua masih bisa berubah," ujar Budi.

Disinggung mengenai direksi yang tidak kompak, Budi memiliki pandangan berbeda dengan Dahlan. Menurutnya, di internal perusahaan tidak ada istilah tidak kompak, yang ada adalah dinamika di mana satu orang memiliki pandangan dan cara sendiri untuk berupaya membesarkan perusahaan. Menurutnya, perbedaan cara pandang itu wajar selama pada akhirnya jajaran direksi dan karyawan masih patuh pada keputusan bersama. (mdk/rin)