Perkuat BP Tapera, pemerintah incar dana perumahan BPJS Tenaga Kerja

Merdeka.com - Pemerintah berencana memindahkan dana perumahan dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan begitu, program pembangunan perumahan bisa tersentralisasi.

"Kami akan diskusikan dengan BPJS Ketenagakerjaan," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus, Jakarta, Rabu (24/2).

Dia mengungkapkan, tantangan pembangunan perumahan dihadapi pemerintah sangat besar. Di antaranya, backlog atau kebutuhan rumah yang belum terpenuhi mencapai 15 juta unit.

Kemudian, sebanyak 3,5 juta rumah tak layak huni, dan 38 ribu hektar permukiman kumuh. Kemudian kebutuhan hunian lantaran dorong urbanisasi dan pertambahan penduduk mencapai 800-900 ribu per tahun.

"Kalau ditangani secara business as usual, masalah perumahan akan semakin gawat. Tapera merupakan terobosan," katanya.

"Tantangan dihadapi pemerintah dalam membantu pekerja dan masyarakat penghasilan rendah adalah ketersediaan dana. Tapera menghimpun dan menyalurkan dana murah, jangka panjang, dan berkelanjutan dalam pembangunan perumahan."

Kendati demikian, Maurin menyadari pengusaha masih keberatan jika harus menanggung beban pembangunan perumahan. Atas dasar itu, menurutnya, pemerintah bakal mendiskusikan lebih lanjut mengenai besaran pungutan Tapera yang layak ditanggung pengusaha.

"Besaran iuran akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam menetapkan, pemerintah akan berbicara dengan semua stakeholder, pengusaha, Kadin, Apindo supaya bisa menghasilkan sesuatu lebih baik."

Sekedar mengingatkan, kemarin, sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang (UU).