Peringkat ekonomi Indonesia naik tapi tak bawa kesejahteraan

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini membanggakan peringkat ekonomi Indonesia yang masuk 10 besar ekonomi terbesar dunia berdasarkan Gross Domestic Product (GDP) versi World Bank atau Bank Dunia. Peringkat Indonesia terus naik dari peringkat 16 tahun 2013, kini Indonesia sudah di peringkat 10.

Indonesia saat ini berada di bawah Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Prancis dan Inggris.

"World Bank sudah menetapkan peringkat ekonomi sedunia berdasarkan GDP dan purchasing power parity (tingkat daya beli). Indonesia ditetapkan sebagai ekonomi nomor 10 di dunia," ucap SBY.

Namun demikian, Pengamat Ekonomi dari INDEF Enny Sri Hartati menyebut peringkat ekonomi berdasarkan GDP ini tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya produk yang dihasilkan Indonesia saat ini mayoritas dikuasai oleh asing. Sialnya, perhitungan peringkat ekonomi berdasarkan GDP adalah perhitungan atas produk yang dihasilkan oleh sebuah negara.

"GDP itu tidak bisa mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Nilai GDP beda beda antar negara dan pengukuran beda beda. GDP hanya produk yang dihasilkan dari wilayah Indonesia, apakah produk yang dihasilkan produk buatan orang Indonesia atau tidak. Pertanyaannya itu produk Indonesia atau bukan?, kalau tidak sama saja tidak membawa kesejahteraan," ucap Enny ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (4/5) malam.

Kenaikan peringkat ekonomi ini juga hanya akan menimbulkan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Kenaikan peringkat hanya bermanfaat untuk masyarakat ekonomi atas yang mempunyai modal besar. Sektor ekonomi yang tumbuh hanya sektor padat modal, sedangkan sektor padat karya terus mengalami kesulitan.

"Jadi boro boro untuk kesejahteraan, justru ini menghasilkan ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Sektor ekonomi yang tumbuh hanya padat modal. Pertumbuhan kapitalnya lebih besar dari sektor menengah yang padat tenaga kerja. Jadi yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin," tegasnya.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang membela kapitalis juga disebut membuat produk Indonesia tertekan. Ini terbukti dari tingginya suku bunga acuan yang memicu tingginya suku bunga kredit. Tingginya suku bunga disebut sebagai strategi pemerintah untuk memanggil dana asing agar terus masuk ke Indonesia.

"Kebijakan ekonomi meminggirkan sektor ril, yang selalu minati dan dibela sektor kapitalis. Orang kapitalis masuk karena suku bunga naik engga karuan. Padahal sektor UMKM mati karena suku bunga kredit double digit sekarang. Kredit saja ada yang 15 persen," tutupnya.