Merdeka.com - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) siap mengembangkan KPR berbasis komunitas di 15 daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian program sejuta rumah.

Direktur BTN R Mahelan Prabantarikso mengatakan, secara nasional untuk mengembangkan KPR berbasis komunitas perseroan memiliki program di 15 kabupaten antara lain Kendal, Kudus, Cilacap, Gorontalo dan daerah lainnya.

"Mayoritas masih di Pulau Jawa. Faktanya lahan masih tersedia, nah kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dimana akan dilakukan secara bertahap," ujar Mahelan usai mendampingi Dirjen Penyediaan perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada peletakan batu pertama pembangunan perumahan berbasis komunitas sebagai rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (24/8).

Direktur BTN R Mahelan Prabantarikso mendampingi Dirjen Penyediaan perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat peletakan batu pertama pembangunan perumahan berbasis komunitas ©2019 Merdeka.com.

Menurut Mahelan, kebutuhan rumah saat ini masih sangat besar, banyak komunitas yang tidak bankable namun feasible minta bantuan untuk dibiayai pembangunan rumahnya. Untuk itu, perseroan bersama Kementerian PUPR bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahannya.

Untuk mempercepat pencapaian target program sejuta rumah, lanjut dia, BTN tidak hanya mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, tapi juga program lain, di antaranya BP2B atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Program tersebut merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui kredit/pembiayaan Bank Pelaksana.

Program lainnya adalah mengoptimalkan KPR BTN Mikro dengan Skema Akademisi- Bisnis-Community dan Government atau Pemerintah (ABCG) maupun skema yang tidak melibatkan akademisi. Skema ABCG memfokuskan pada pembiayaan KPR dengan debitur berbasis komunitas yang didukung oleh Pemerintah Daerah setempat dan Instansi Pendidikan serta dibantu proses pembiayaan oleh Bank dalam hal ini Bank BTN.

"Kami melibatkan banyak pihak untuk dapat memberikan pelayanan KPR terbaik bagi masyarakat dan mendukung Pemerintah dalam Program sejuta rumah," tambah Mahelan.

Lebih lanjut Mahelan mengungkapkan dalam proyek perumahan di Palembang, BTN akan memberikan KPR bagi para Aparatur Sipil Negara atau ASN dan anggota Polri serta TNI untuk memiliki tempat tinggal. Adapun pembangunan perumahan itu dilakukan oleh pengembang Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land).

Direktur BTN R Mahelan Prabantarikso mendampingi Dirjen Penyediaan perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat peletakan batu pertama pembangunan perumahan berbasis komunitas ©2019 Merdeka.com

"Mempermudah akses KPR bagi ASN, Polri dan TNI dapat mempercepat pencapaian target program sejuta rumah yang dirancang Pemerintah dan mendukung amanat presiden untuk mempercepat penyediaan rumah bagi mereka," jelas Mahelan.

Dia menjelaskan, BTN memberikan sejumlah penawaran khusus bagi calon nasabah yang berminat memiliki hunian di BPS land yang berlokasi di Kelurahan Bukit baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tersebut. BPS land adalah proyek perumahan yang dibangun oleh PT Cipta Arsigriya di atas lahan seluas 50 hektare dengan target pembangunan rumah sebanyak 3.000 unit.

Penawaran Bank BTN untuk proyek tersebut di antaranya, Uang Muka atau Down Payment (DP) yang terjangkau atau mulai dari 1%, KPR juga bisa diberikan kepada ASN, TNI atau Polri yang usianya masih di bawah 21 tahun atau minimal 18 tahun pada saat perjanjian akad kredit.

"Pada tahap awal, kami berharap dengan penawaran menarik ini sekitar 500 orang dari ASN, TNI maupun Polri berminat mengajukan KPR di Bank BTN," kata Mahelan.

Menurut Mahelan, jumlah kebutuhan rumah untuk aparatur sipil negara atau disebut juga PNS (Pegawai Negeri Sipil), beserta anggota TNI-Polri, total diperkirakan mencapai 1.580.000. Jumlah itu terdiri dari 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah yang layak.

Direktur BTN R Mahelan Prabantarikso mendampingi Dirjen Penyediaan perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat peletakan batu pertama pembangunan perumahan berbasis komunitas ©2019 Merdeka.com

"Dengan melihat kebutuhan perumahan bagi ASN, TNI dan Polri yang cukup besar tersebut, Bank BTN akan mengupayakan program pembiayaan rumah yang terjangkau dan akses KPR yang mudah agar seluruh masyarakat dapat mewujudkan rumah impiannya," paparnya.

Sementara itu Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam mendorong penyediaan perumahan bagi ASN, Prajurit TNI, dan Polri, pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan perumahan seperti rumah susun sewa (Rusunawa) dan rumah khusus, terutama bagi aparatur negara yang bekerja di kawasan terluar, terpencil, dan perbatasan.

"Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp4 juta sudah bisa diberikan subsidi rumah tapak. Saya kira ini akan menarik perhatian masyarakat, karena uang mukanya juga kecil dan ada subsidi bunga," ungkapnya.

Direktur Utama PT Cipta Arsigriya Chandra Huisanto menuturkan, selaku pengembang BPS Land, pihaknya akan membangun sebanyak 3.000 unit type 36/72 rumah subsidi dari Kementerian PUPR dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang disalurkan melalui Bank Pelaksana salah satunya BTN. Perumahan ini berbasis komunitas ASN, TNI dan Polri yang bertugas di Sumsel.

"BPS Land direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 60 hektar sebanyak 3.000 unit. Untuk tahap pertama kami membangun 2.000 unit. Misi utama kami mendukung pemerintah untuk mewujudkan program sejuta rumah bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.

(mdk/hhw)