Perburuk Bisnis, Pemprov DKI Diminta Kaji Ulang Kebijakan Lockdown Akhir Pekan

Merdeka.com - Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sutrisno Iwantono meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempertimbangkan rencana kebijakan lockdown akhir pekan di ibu kota. Sebab, kebijakan ini diyakini akan memperburuk kinerja bisnis hotel dan restoran di tengah pandemi Covid-19.

"Usulan kebijakan lockdown akhir pekan ini bisa dipertimbangkan kembali oleh Pemprov DKI. Karena kebijakan ini akan semakin memberatkan pelaku usaha, khususnya Hotel dan Restoran di Jakarta saat pandemi ini," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2).

Sutrisno bilang, akhir pekan merupakan momentum yang sangat dinanti bagi para pelaku usaha hotel dan restoran ibu kota di tengah kondisi sulit akibat pandemi ini. Mengingat ada banyak kegiatan penting masyarakat yang bertempat di hotel dan restoran.

"Seperti acara pernikahan, pertemuan di restoran dan lainnya walau berskala kecil ini bisa membantu bisnis," terangnya.

Sehingga, menurut Sutrisno, jika kebijakan lockdown akhir pekan diberlakukan maka bisa dipastikan bisnis hotel dan restoran di Jakarta terancam gulung tikar. Menyusul adanya kewajiban pelaku usaha untuk mengembalikan uang muka (DP) setelah adanya pembatalan kegiatan di hotel dan restoran akibat lockdown.

"Karena memang jika ada pembatalan oleh lockdown akhir pekan, kita harus mengembalikan uang DP sepenuhnya. Ini sungguh memberatkan kita dalam situasi terpuruk dan bisa menyebabkan guling tikar," tutupnya.