Perbankan milik negara ingin isi ulang uang elektronik gratis

Merdeka.com - Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Maryono mengaku tidak setuju dengan pengenaan biaya isi ulang atau top up uang elektronik (e-money). Isi ulang e-money seharusnya tidak dibebankan kepada pemilik.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) tengah menggodok aturan mengenai pengenaan biaya isi ulang e-money yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam aturan tersebut rencananya pemilik akan dikenakan biaya top up yang diusulkan pada kisaran Rp 1.500-Rp 2.000.

"Memang kita ingin bahwa untuk biaya top up dibebaskan. Namun tetap kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur BI nanti. Kita kan belum tahu nih karena semua ketentuannya sedang diatur," kata Maryono dalam acara pembukaan Indonesia Banking Expo di JCC, Selasa (19/8)9).

Meski demikian, Maryono mengaku akan mengikuti aturan Bank Indonesia nantinya. "Jika diwajibkan dikenain (top up fee) maka himbara akan membuat simulasi jaringan bagaimana pengenaan biaya ini ya bisa meringankan beban masyarakat contohnya dalam bentuk promosi," ujarnya.

Maryono menegaskan bahwa 4 Bank Negara yang tergabung dalam Himbara sepakat tidak menyetujui top up fee.

"Semua 4 bank tergabung dalam Himbara semua sepakat top up ini adalah kita berikan suatu kebebasan namun tetap ikuti peraturan regulator. Kita atur bagaimana simulasi pengaturan akan kita simulasikan tujuan akhirnya meringankan beban masyarakat," pungkasnya.