Peran Bappenas semakin melempem

Merdeka.com - Lembaga kajian ekonomi, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mendesak pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam menyusun rencana APBN yang terintegrasi.

Peran lembaga pemikir pemerintah dalam merencanakan arah pembangunan nasional hampir nihil. "Kami menilai perlu ada penguatan kewenangan terhadap Bappenas dalam mengintegrasikan kebijakan dan program pembangunan," Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Hendri Saparini di Jakarta, Rabu (28/5).

Dia mencontohkan, untuk program pengentasan kemiskinan, seharusnya Bappenas bisa mengikatnya lebih dalam sehingga bisa sejalan dengan program mengurangi pengangguran dan mengurangi ketergantungan pangan. "Bappenas harus diberi kewenangan yang lebih besar lagi. Dan, bisa memberi guidance yang lebih jelas, sehingga sifatnya tidak sektoral," katanya.

Dia berharap dengan kewenangan yang besar, perencanaan pembangunan yang tertuang di dalam APBN nantinya, tidak lagi bersifat sektoral seperti yang diterapkan selama ini. Bappenas perlu memiliki model perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi antar sektor maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kita memang perlu Bappenas itu lebih dikuatkan, karena sekarang ini Bappenas lebih bertanggung jawab pada perencanaan awal, tetapi setelah itu diserahkan kepada kementerian dan lembaga," katanya. (mdk/arr)