Peralihan sawah ke perumahan hambat swasembada pangan Jokowi

Merdeka.com - Pemerintah mengakui konversi atau alih fungsi lahan konservasi dan persawahan ke lahan perumahan dan kawasan industri sampai sekarang masih terus terjadi di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Hal ini dinilai menghambat swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah di 2019.

Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di sela-sela kunjungan ke Sidoarjo, Jawa Timur. Darmin juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

"Kota-kota besar itu antara lain Tangerang, Bekasi dan Sidoarjo," ujar Darmin seperti dilansir Antara, Minggu (8/1).

Darmin berharap semua kepada daerah se-Indonesia mematuhi peraturan perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. "Kita tidak jauh dari swasembada pangan. Untuk itu, menjamin ketersediaan air menjadi sangat penting. Jaga hulu dan hilir, kendalikan alih fungsi lahan irigasi (sawah berkelanjutan)," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyampaikan kondisi infrastruktur sumber daya air di Sidoarjo yang membutuhkan dukungan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal itu karena Kabupaten Sidoarjo ditunjuk pemerintah sebagai lumbung pangan nasional.

Selain itu, Bupati Sidoarjo juga meminta bantuan anggaran untuk penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo. Dia juga menyampaikan terima kasihnya karena Menteri PU-Pera dan rombongan sudah melihat langsung kondisi Bendungan Pajaran yang merupakan akses dari dua jalur yakni Kanal Mangetan dan Kanal Porong.

Menurut Saiful, ada beberapa program yang harus dilakukan ke depan, antara lain rehabilitasi irigasi Delta Brantas secara menyeluruh dan pembangunan 'long storage' di Sungai Kalimati yang tembus ke Kanal Porong dan ada sudetan menuju Kalimati.

Dia menjelaskan untuk rehabilitasi irigasi Delta Brantas sudah diusulkan dan sekarang masuk dalam daftar pembangunan jangka panjang.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa tahun ini dan tahun berikutnya, pemerintah sudah mencanangkan untuk program rehabilitasi irigasi Delta Brantas.

"Akan kami benahi. Untuk 22.000 hektar lahan irigasi, 18.000 merupakan tanggung jawab kami di pemerintah pusat. Tahun ini, pemerintah memang memprogramkan rehabilitasi," kata Basuki.