Per Agustus, penerimaan pajak baru mencapai 54 persen

Merdeka.com - Data terbaru Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan bahwa penerimaan pajak sebesar Rp 578,72 triliun hingga 19 Agustus 2014. Itu baru 54 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014.

Seperti dikutip dari keterangan tertulis humas Ditjen Pajak, Selasa (26/8), sumbangan pajak terbesar datang dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas, mencapai Rp 293,27 triliun. Nominal itu sebesar 60,3 persen dari target.

Disusul berikutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp 229,44 triliun, yang mencapai 48,24 persen dari target APBN-P.

Peringkat ketiga sumbangan pajak datang dari PPh sektor minyak dan gas, yang menyetor Rp 51,8 triliun kepada kas negara. Sementara pajak lainnya cuma menghasilkan Rp 3,12 triliun penerimaan negara, dan Pajak Bumi dan Bangunan hanya Rp 1,08 triliun.

Lesunya penerimaan pajak ini sudah disuarakan Menko Perekonomian Chairul Tanjung pekan lalu. Selepas rapat di kantornya, dia menyebut kondisi perekonomian Indonesia belum menguat.

"Kelihatannya ada pelemahan penerimaan sehingga akan agak sulit mencapai target sesuai APBN-P," ujarnya.

Supaya kondisi yang sama tidak terulang pada 2015, Menteri Perindustrian M.S Hidayat menyatakan pemerintahan baru harus bersedia merangsang masuknya investasi baru lewat pelbagai keringanan. Tanpa itu, sulit melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi wajib pajak.

Ditjen Pajak selama ini bergantung pada wajib pajak perusahaan komoditas, baik tambang maupun sawit, untuk mengisi kas negara. Padahal harga komoditas tengah buruk di pasar internasional.

"Saya ingin mengingatkan memburu pajak lebih besar, jadi anda harus memberi fasilitas kepada investasi perdagangan agar lebih produktif, produktivitas tinggi, pajaknya diburu," kata Hidayat pekan lalu.