Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta kuota solar subsidi untuk nelayan tahun ini ditambah menjadi 2,5 juta kiloliter dari sebelumnya 1,8 juta kiloliter. Penambahan itu sudah memperhitungkan kebutuhan nelayan sepanjang tahun.

"Dulu kan dapatnya sekitar 1,8 juta kl. Sekarang kebutuhan mereka (nelayan) mencapai 2,5 juta kl. Jadi kekurangan itu bisa ditutupi dengan tambahan kuota tadi," ujar Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Jakarta, Rabu (28/1).

Dia yakin penyelewengan solar menurun. Ini berkat kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang kapal di atas 30 gross tonnage (GT) memakai solar subsidi.

Sebelum ada pelarangan, diakui Andy, terdapat kebocoran dalam penyaluran solar subsidi untuk nelayan.

"Kami sangat terbantu dengan kebijakan Bu Susi. Jadi penyelewengan solar subsidi dapat berkurang,"

Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan hanya akan menyubsidi solar Rp 1.000 per liter. Ini kian memperkecil potensi penyelewengan.

"Nggak mungkin ada penyelewengan karena disparitasnya rendah. Kalau Rp 1.000 itu ngapain mereka nyolong. Kan pake subsidi tetap. Kalau dulu kan tidak pakai subsidi tetap dan disparitasnya tinggi sekali," kata dia.