Penyelamat Halim cuma Karawang

Merdeka.com - Bandar Udara Halim Perdanakusuma, hari ini, Jumat (10/1), mulai menerima limpahan empat penerbangan komersial dari Maskapai murah Citilink, untuk mengurangi kepadatan Cengkareng. Bulan depan, giliran Garuda Indonesia ikut memindahkan sebagian penerbangan domestik, disusul pada Maret, Indonesia AirAsia.

Strategi menambah beban penerbangan sipil di Halim, diakui Menteri Perhubungan E.E Mangindaan merugikan TNI Angkatan Udara. "Halim ini miliknya TNI AU. Saya ucapkan terima kasih pada AU bersedia beri waktu bagi airlines ke Halim. Ini program darurat, tujuannya mengurangi beban Bandara Soekarno-Hatta," ujarnya dua hari lalu saat inspeksi terakhir sebelum pelaksanaan penerbangan komersial.

Kendati demikian, mantan petinggi TNI AU khawatir tanpa adanya kebijakan jangka panjang, Halim akan terus-terusan dipakai buat kepentingan komersial. Padahal, bandara di kawasan Cililitan, Jakarta Timur itu punya fungsi strategis buat militer.

Belum termasuk latihan-latihan rutin yang rentan terganggu karena padatnya aktivitas maskapai swasta dan BUMN. Padahal, pemindahan ke Halim ini jika maksimal sampai 126 flight per hari, cuma mengurangi maksimal 11 persen kepadatan Soekarno-Hatta.

"Saya kira yang harus segera direalisasikan adalah langkah mengurangi kepadatan Soekarno-Hatta. Siapa mengira kepadatannya bisa melonjak dari yang ideal 22 juta orang per tahun, sekarang sudah 55 juta orang," kata Marsekal Muda (Purn) Prayitno Ramelan kepada merdeka.com, ketika dihubungi kemarin.

Kementerian Perhubungan bukannya tak punya strategi. Sejak dulu sudah ada ambisi membangun bandar udara pendamping untuk penerbangan sipil dekat Jakarta. Mempertimbangkan jarak tempuh dan lokasi, Karawang jadi pilihan.

Rencana awal pembangunan bandara baru ini pertama kali dicetuskan dalam Masterplan Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari ratusan proyek bisnis untuk membangun infrastruktur itu, salah satu poinnya menyebutkan perlunya dibangun bandara di Karawang pada 2015.

Lokasi yang jadi incaran utama pemerintah pusat adalah Kecamatan Cilamaya. Tempatnya dekat pantai, jauh dari kepadatan ruas utama Jalur Pantai Utara Jawa, serta dekat kawasan industri, sehingga pembebasan lahan lebih mudah. Mangindaan membayangkan, proyek bandara ini akan dikerjakan bersamaan dengan pelabuhan, lokasinya juga di Cilamaya.

"Dua infrastruktur perhubungan itu akan fokus di sana, di satu tempat itu, sehingga tak akan mengganggu lalu lintas," ujarnya yakin.

Awalnya Kemenhub sudah optimis menggunakan lahan milik PT Perhutani, luasnya 3.000 hektare. Bahkan pembangunan bandara sempat disebut bisa dicicil sejak 2014, dengan bayangan uji kelaikan tuntas, dan pemerintah pusat bisa memulai lelang.

Saking pedenya, banyak pejabat sempat menyebut Bandara Karawang sejak 2012 sudah masuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ambisi itu pupus karena kebijakan diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) daerah dalam waktu dekat tidak akan direvisi.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan merasa dikibuli pemerintah pusat. Dia yakin mengingat janji menteri perhubungan, bahwa bandara yang akan dibangun di daerahnya adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BJIB) berlokasi di Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Dia pun yakin, yang sudah masuk rencana tata ruang secara resmi baru Bandara Kertajati, sedangkan Karawang cuma untuk pelabuhan. "Bandara Karawang itu belum masuk tata ruang nasional maupun provinsi," tegasnya ketika ditemui wartawan Oktober tahun lalu.

Sempat muncul kesan Aher, demikian gubernur Jabar biasa disapa, terkesan sangat membela Kertajati. Namun dia membantah ada kepentingan tertentu. Alasan pemprov, Karawang itu barulah wacana. Sedangkan di Kertajati, pembebasan lahan sudah benar-benar dilakukan.

Selain itu, jika mengacu pada dokumen MP3EI, Kertajati disebut harus dibangun lebih dulu dibanding bandara lainnya.

Gerah selalu ditanya soal Karawang, Aher akhirnya menyebut semua pihak yang berminat dengan pembangunan bandara dekat laut ini untuk menunggu empat tahun lagi. Pada saat itu, Pemprov Jabar akan merevisi RUTR sesuai aturan saban lima tahun. "Kalau mau membangun Bandara Karawang tunggu sampai 2018,” ujarnya.

Ditantang demikian, Menhub justru semangat. Dia serius menunggu Jabar mengubah RUTR, sehingga Bandara Karawang bisa segera dibangun. Mangindaan juga tidak peduli, bahwa nantinya biaya pembangunan bandara ini sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.

"Kabarnya RUTR Jabar akan diubah pada 2018, Kalau betul, kita bisa tentukan lokasi pasti bandara dan pelabuhan itu," tandasnya.

Jika Aher berkukuh memilih Kertajati karena alasan pragmatis, Mangindaan mengaku punya pandangan yang sifatnya lebih visioner.

Dalam bayangan pemerintah, Karawang lebih ideal karena bisa diintegrasikan dengan tol Trans Jawa maupun jalur kereta pantai utara. Bahkan sesuai studi Japan International Cooperation Agency (JICA), lumbung padi nasional itu bisa memiliki kota satelit di sekitar bandara, atau biasa disebut Aerotropolis.

Alasan lain, sejumlah kota besar negara maju memiliki dua bandara besar yang berdekatan. Sebut saja, Ibu Kota London, Inggris, dengan Bandara Heathrow dan Gatwick. Atau di Kota New York yakni Bandara John F. Kennedy dan Newark Liberty.

"Makanya kita ingin ada Bandara Karawang. Supaya nanti two in one, saling mengisi dengan Soekarno-Hatta," ungkap Mangindaan.

Pada intinya, kini belum ada yang konkret dari Bandara Karawang. Semua masih sebatas wacana. Sehingga pemerintah pusat mengatasi lonjakan penumpang penerbangan nasional hanya dengan strategi darurat. Termasuk memindahkan penerbangan ke Halim, merenovasi Terminal 3 di Soekarno-Hatta.

Walau debat belum juga usai, pembangunan bandara pendamping sudah sangat mendesak sebagai solusi jangka panjang. Soekarno-Hatta dengan upaya tambal sulam, masih bisa menampung penumpang hingga 70 juta per tahun. Akan tetapi, ketika liberalisasi barang dan jasa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dijalankan 2015, lonjakan penumpang bisa dua kali lipat.

Prayitno mengingatkan, bahwa idealnya Bandara Karawang harus diusahakan buat dibangun. Jika beban sudah terbagi ke dua bandara, maka Halim akan bisa kembali ke fungsi utamanya sebagai pangkalan militer. "Saya kira Karawang itu perlu segera direalisasikan. Faktanya kita tahu, Soekarno-Hatta sudah melebihi kapasitas," tandasnya.