Penyaluran Bansos PKH non tunai jadi inovasi inklusi keuangan pertama di dunia

Merdeka.com - Transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) menjadi karya inovatif pertama di antara 72 negara yang menerapkan bantuan tunai bersyarat atau dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT).

"Ini merupakan upaya restrukturisasi sistem perlindungan sosial komprehensif untuk target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan," ungkap Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat dihadapan pimpinan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam forum yag dihadiri 60 orang ahli dari berbagai divisi World Bank ini, Harry Hikmat menjelaskan bahwa KKS merupakan media penyaluran bansos PKH sekaligus sebagai platform program bantuan dan layanan sosial lainnya.

Kartu yang dikeluarkan oleh Himbara (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) dapat merekam data penerima manfaat, berfungsi sebagai basic saving acount (tabungan) dan memiliki dompet (e-wallet). Harry menekankan kartu kombo tersebut dapat mengintegrasikan seluruh program bantuan sosial seperti BPNT dan program perlindungan sosial lainnya berdasar pada Basis Data Terpadu.

Ahli analisis kebijakan dan statistik sosial ini menerangkan, sejak diluncurkan tahun 2007 PKH mengalami banyak perkembangan positif baik dalam reformasi kebijakan sistem maupun ekspansi program.

"Pada awal diluncurkan tahun 2007, PKH menyasar 392 KPM dengan anggaran Rp 843 miliar. Cakupan penerima dan anggaran yang digulirkan untuk PKH mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 menyasar 10 juta KPM dengan anggaran bansosnya Rp 17,4 triliun," katanya seperti dikutip dari keterangannya di Jakarta, Kamis (20/9).

Di tataran kebijakan, PKH telah diperkuat dengan pembaruan melalui Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dengan pengenalan manfaat produk dan layanan keuangan formal bagi penerima manfaat sebagai tujuan PKH yang disesuaikan dengan upaya peningkatan keuangan iklusif. Target sasaran PKH juga mencakup komponen kesejahteraan yakni Disabilitas dan Lanjut Usia.

Harry yang berafiliasi dengan Kemenko PMK ini mengungkapkan Indonesia merupakan negara maritim dengan lebih dari 70 persen wilayah perairan dan 13.667 pulau, oleh karena nya, Himbara merespons tantangan ini dengan meluncurkan teknologi interoperability yang memfasilitasi KPM mencairkan bantuan di daerah terpencil melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri) tanpa pemotongan biaya administratif.

Tidak hanya itu, Electronic Data Capture (EDC) offline juga dikembangkan untuk merespon blank spot berbasis android, layanan jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil juga dilakukan seperti BRI Ship Deck dan program distribusi ke masyarakat langsung lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Harry juga memberi apresiasi kepada tim World Bank yang sejak 2007 telah intensif melakukan asistensi dalam proses pengembangan PKH melalui Program for Result (PforR). "Bersama World Bank, kami telah menyusun 9 DLI dan inisiatif baru PKH 2018," imbuhnya.

Berbagai inisiatif baru tersebut di antaranya yakni pembentukan Contact Center tahun 2017 sebagai media complaint handling, PKH sebagai episentrum untuk memastikan komplementaritas berbagai program lain, serta pengembangan penerapan Family Development Session (FDS).

"Tahun 2018, kami merekrut sebanyak 413 pekerja sosial supervisor untuk memastikan FDS diterapkan dengan baik bagi KPM, sehingga diharapkan mendukung capaian tujuan PKH" tutur Harry.

Harry menerangkan data BPS tentang Poverty Rate menunjukkan tren penurunan populasi kemiskinan, sejak PKH digulirkan tahun 2007 di angka 37,17 juta, September 2013 di angka 28,61 juta dan secara signifikan terus menurun hingga 25,95 juta atau 9,82 persen di Maret 2018.

"Rilis BPS 2018 menyebutkan penurunan kemiskinan 1 digit ini karena kontribusi bantuan sosial seperti PKH dan BPNT" terang Harry.

Selanjutnya dalam hal Gini Rasio per Maret 2011 hingga Maret 2018 menunjukkan tren penurunan, pada 2018 (0.389) telah berkurang 0.0004 poin dibandingkan Tahun 2017 (0.393).