Penurunan daya beli masyarakat mengkhawatirkan

Merdeka.com - Institut for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah untuk mengambil kebijakan konkret menghadapi situasi perekonomian nasional di tengah gelombang perlambatan. Setumpuk pekerjaan rumah di bidang ekonomi menanti sentuhan kebijakan pemerintahan Jokowi.

"Masalah sekarang tidak hanya pelemahan daya beli masyarakat, lonjakan komponen bahan makanan sangat tinggi mencapai 9,26 persen harus ada upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dengan memperkuat lembaga buffer stock serta memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik-praktik persaingan yang tidak sehat," ujar Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati di kantornya, Jakarta, Rabu (2/9).

Pemerintah wajib menahan turunnya daya beli masyarakat. Caranya dengan mempercepat dan mengefisienkan jalur distribusi kebutuhan pokok dari produsen ke konsumen dengan memotong rantai distribusi. Sejalan dengan kebijakan itu, gudang Bulog perlu dioptimalkan perannya.

"Pemerintah juga harus menyiapkan skema social safety net yang komprehensif, ini untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi secara cepat, terutama jika negara-negara maju (AS, Eropa dan China) kembali melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengguncang perekonomian global," jelas dia.

Dengan jaringan pengaman sosial maka optimalisasi program jaminan sosial bakal tepat sasaran. Utamanya, relaksasi perpajakan yang dapat mendorong daya beli masyarakat melalui penurunan tingkat pajak PPH.

"Ini perlu disiapkan karena yang mengalami penurunan daya beli terparah di kelompok menengah ke bawah," ungkapnya. (mdk/noe)