Pensiunan nilai Pertamina mampu kelola Blok Mahakam

Merdeka.com - Pertamina memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk mengelola Blok Mahakam. Buktinya, perusahaan energi pelat merah itu terbilang sukses mengelola blok migas hasil akuisisi.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat, Kamis (25/12).

Binsar menyebut, Pertamina sukses menggenjot produksi minyak di Blok Offshore North West Java (ONWJ) sebesar 46 ribu barel per hari (bph). Meningkat ketimbang saat diambil alih dari British Petroleum (BP) pada 2009, hanya 21 ribu bph.

Begitu pun Blok West Madura Offshore (WMO). Pertamina sukses meningkatkan produksi blok tersebut hingga 22 ribu bph dari sebelumnya hanya 13 ribu bph saat masih dikelola Kodeco.

Atas dasar itu, Pertamina sejatinya siap mencaplok Blok Mahakam dari penguasaan Total E&P Indonesie selama 50 tahun. Itu ditegaskan Muhammad Husen saat masih menjadi pelaksana tugas dirut Pertamina dalam surat resmi kepada Menteri ESDM Sudirman Said pada 27 November 2014.

"Surat tersebut adalah penegasan kembali minat Pertamina untuk siap mengelola Blok Mahakam yang telah disampaikan kepada Pemerintah sejak tahun 2008," ujar Binsar.

Sayang, menurut Sekretaris eSPeKaPe Yasri Pasha Hanafiah masih saja ada pejabat pemerintah menjadi duri dalam daging. Itu didasarkan pada pernyataan dirut baru Pertamina Dwi Soejipto bahwa izin pengelolaan Blok Mahakam harus disetujui oleh Staf Khusus Menteri ESDM Widhyawan Prawiraatmaja.

"Widyawan pernah melontarkan sebuah pernyataan yang diluar dari kewenangannya, bahwa pemerintah berharap Pertamina menggandeng kembali Total sebagai bentuk keadilan, sebab selama ini Total sudah berinvestasi mengelola Blok Mahakam. Dan menurutnya, sebaiknya opsi Pertamina berkesempatan mengelola blok milik Total di luar negeri," ucap Yasri.

Binsar menambahkan, Widyawan sangat merendahkan dan melecehkan kemampuan Pertamina. "Apa hasil anak bangsa sendiri ini yang terus menerus diragukan oleh Widyawan?"

Atas dasar itu, Yasri pun membeberkan bahwa Widyawan diduga sebagai salah satu pejabat terkait kasus suap Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini. Dia juga diduga mengetahui dan ikut andil di sejumlah skandal migas.

"Nampaknya ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Menteri ESDM mengangkat Widyawan," kata Yasri. "Karena Jokowi-JK sudah menandatangani komitmen dengan KPK bahwa sampai di level dirjen pun itu semua harus melalui tes integritas oleh KPK. Artinya dalam keputusan kolektif kolegial, Widyawan harusnya ikut bertanggung jawab." (mdk/yud)