Pensiun, ketua BPK banggakan e-audit tekan kebocoran anggaran

Merdeka.com - Audit elektronik atau e-audit diklaim berkontribusi menekan kebocoran anggaran publik. Terobosan itu memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakses rekening pemerintah daerah di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Ketua BPK Hadi Purnomo mengibaratkan program yang diinisiasinya itu selayaknya 'kamera pengintai (CCTV)' anggaran publik di daerah. "Ini saya mulai sejak diuji di DPR pada 9 September 2009. Saya sudah mengatakan BPK akan mengadakan e-audit," ujarnya saat acara perpisahan dirinya yang memasuki pensiun dikantornya, Jakarta, Senin (21/4). 

Dia mengungkapkan, sejak e-audit dimulai pada 2012, BPK berhasil menjalin kerja sama dengan 1.319 lembaga, termasuk pemerintah kabupaten/kota maupun BPD, di seluruh Indonesia. Dari 34 pemerintah provinsi, tinggal 11 yang belum sepakat kerja sama e-audit.

Di luar itu, Hadi enggan membicarakan soal siapa yang berpeluang menjadi suksesornya. Berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2006, dia tidak berhak memilih ketua BPK baru pada Rabu (23/4) mendatang. Setelah Hadi pensiun, hak memilih praktis hanya dimiliki oleh delapan anggota BPK.

"Sampai sore ini saya masih ketua BPK, tapi kalau pemilihan diadakan lain hari saya tidak bisa ikut menentukan," ujarnya.

Kendati demikian, pria kelahiran Pamekasan 67 tahun silam ini mengaku berniat datang dalam rapat anggota untuk menentukan ketua BPK. "Saya serahkan kepada anggota. Saya hanya hadir sebagai pemantau saja, tapi untuk rapatnya saya tidak tahu kapan," kata Hadi.