Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan jawaban atas pandangan dari beberapa fraksi mengenai defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan utang di 2021. Hal itu dia sampaikan dalam rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Perihal defisit dan pembiayaan utang dapat kami sampaikan bahwa dampak krisis kesehatan kepada perekonomian membuat banyak negara melakukan berbagai langkah kebijakan extraordinary, termasuk Indonesia," kata Sri Mulyani, Selasa (1/9).

Pada awalnya, defisit APBN 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terendah dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, upaya penanganan Covid-19 beserta dampaknya mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan pelebaran defisit sampai dengan 6,34 persen dari PDB.

Trajectory perkembangan Pandemi Covid-19 di Indonesia maupun berbagai negara lain memperlihatkan ketidakpastian yang sangat tinggi, bahkan di beberapa negara yang sebelumnya dianggap telah berhasil mengendalikan penyebaran virus ternyata harus mengalami gelombang kedua. Ketidakpastian ini sangat mungkin masih berlanjut tahun depan, sehingga penerimaan pajak maupun PNBP masih akan mengalami tekanan.

"Kebutuhan APBN untuk bisa lebih fleksibel merespons kondisi ketidakpastian tersebut masih akan memerlukan ruang fiskal besar dari sumber pembiayaan," kata dia.

Sejalan dengan amanat UU Nomor 2 tahun 2020, defisit APBN tahun 2021 direncanakan untuk turun menjadi 5,5 persen dari PDB. Angka defisit yang masih relatif tinggi ini merupakan pilihan objektif sebagai upaya melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, ketika potensi sisi penerimaan belum sepenuhnya pulih.

"Besaran defisit juga telah mempertimbangkan kebijakan fiskal konsolidatif secara bertahap kembali menuju batasan maksimal 3 persen PDB di tahun 2023," jelas dia.

Pengelolaan Utang Hati-Hati

Di samping itu, pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi DPR bahwa pengelolaan utang negara harus dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati. Pembiayaan utang dari pasar keuangan berupa penerbitan SBN tetap dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (global).

Sebagian langkah extraordinary dalam pembiayaan APBN 2020, Pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka pembiayaan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah memberikan dukungan melalui pembelian SBN di pasar perdana dan berperan sebagai backstop/last resort.

Selain itu, koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia juga dilanjutkan melalui kesepakatan berbagi beban (burden sharing) yang bersifat oneoff. Dalam penerbitan SBN di dalam negeri untuk tahun 2021, Pemerintah akan merumuskan kesepakatan bersama dengan Bank Indonesia dengan tetap menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter.