Pengusaha: Usulan skema sekuritisasi sudah di era SBY tapi tak jalan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melepas proyek-proyek infrastruktur kepada pihak swasta melalui skema sekuritisasi. Hal ini dilakukan agar perseroan mendapat dana segar untuk membiayai proyek infrastruktur yang lain.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Erwin Aksa mengakui, usulan tersebut sejatinya pernah disampaikan para pengusaha di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sayangnya, usulan tersebut cenderung hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan.

"Sejak pemerintahan SBY, kami dari dunia usaha sudah pernah mengimbau pemerintah. Tentunya sekarang dengan ketegasan pak Jokowi, mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan. Karena di era pemerintahan yang lalu, banyak sekali pertimbangan," ujar Erwin di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (9/11).

"Jadi saya setuju dengan (usulan) Presiden, aset-aset tersebut disekuritisasi saja kepada swasta yang memiliki modal murah untuk mereka bisa langsung masuk ke Indonesia. Sehingga, dana yang bisa diterima nanti bisa dipakai lagi membangun yang baru," sambungnya.

Erwin mencontohkan, salah satu aset yang bisa disekuritisasi dan menguntungkan untuk perseroan adalah ruas tol Jagorawi. Tol dengan panjang 46 kilometer (km) ini dinilai dapat menghasilkan keuntungan mencapai triliunan jika dilepas kepada swasta.

"Kalau kita lihat Jagorawi, (Tol) Dalam Kota, saya kira bisa menghasilkan ribuan triliun kalau itu bisa disekuritisasi. Dan enggak usah khawatirlah, khususnya kepada manajemen BUMN kalau asetnya sudah dikontrol enggak bisa apa-apa lagi," tuturnya.

Erwin berharap, rencana pemerintah tersebut tak hanya sebuah pepesan kosong belaka. Perlu payung hukum yang jelas untuk membuktikan pemerintah mendukung perusahaan plat merah untuk mendapat dana segar dari pelepasan proyek kepada pihak swasta.

"Mudah-mudahan ada kebijakan baik itu dalam bentuk UU, Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri (Permen), supaya sekuritisasi ini bisa jalan," kata dia.

Selain itu, dia menambahkan investor memiliki animo yang tinggi jika pemerintah melakukan kebijakan tersebut. Sebab, proyek-proyek yang sudah beroperasi menjadi daya tarik bagi investor asing dalam infrastruktur.

"Iya dong itu karena investor terus terang malas untuk greenfield. Harus bebasin tanah, urus izin dan sebagainya. Menurut saya lebih mudah kalau BUMN yang ngerjain atau swasta nasional. Kalau kita mengundang investor dari Timur Tengah dll, mereka kan mau bawa koper isinya uang, mereka cari mana yang bisa saya beli. Kalau pemerintah sudah bisa menyiapkan suatu instrumen, ini barangnya sudah jadi. Kalian masukin duit sekian triliun, kalian dapat sekian, mereka akan lebih mudah untuk masuk ke Indonesia. Mereka kan mainnya datang ke sebuah negara yang sudah siap proyeknya," pungkasnya.