Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N). Komite ini akan bertugas untuk merumuskan, langkah, strategi, program serta kebijakan yang akan dilakukan setelah pandemi Covid-19 ini.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, komite ini seyogyannya dapat diketuai dari unsur dunia usaha dengan para anggota dari asosiasi atau organisasi dunia usaha masing masing sektor usaha. Bisa juga dari unsur pemerintah atau instansi terkait dan unsur perguruan tinggi dan pengamat ekonomi.

"Mengapa ketuanya dari unsur pengusaha, karena pengusahalah yang lebih tahu kondisi di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan. Sehingga dunia usaha bisa segera berlari kencang," kata Sarman di Jakarta, Minggu (10/5).

Dia menjelaskan, komite ini nantinya juga bertugas untuk merancang, merumuskan langkah strategis yang harus dilakukan pasca Covid-19 sehingga perekonomian dapat cepat pulih dan dunia usaha segera berlari kencang. Termasuk dukungan yang dibutuhkan seperti kebijakan, stimulus, relaksasi, permodalan dan lainnya, sehingga antar kementerian satu visi tidak ada yang menonjolkan ego sektoral.

"Komite ini bekerja langsung di bawah koordinasi presiden supaya berbagai langkah dan upaya persiapan yang dibutuhkan dapat segera diputuskan oleh Presiden. Jika di bawah koordinasi setingkat menteri takutnya Komite ini berjalan lambat karena dikawatirkan akan muncul ego sektoral dari masing masing instansi yang membuat kinerja Komite ini lamban. Semoga usulan ini mendapat respons yang positif dari Presiden," kata dia.

Pertumbuhan Ekonomi Turun

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 turun drastis diangka 2,97 persen jauh dari harapan Pemerintah yang punya ekspektasi di atas 4 persen. Penurunan ini sebagai dampak Covid 19 yang membuat konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,84 persen yang normalmya tumbuh di atas 5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang anjlok ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah mengingat kondisi ke depan Indonesia masih menghadapi Covid 19 yang belum pasti kapan berakhir.