Pengusaha tambang tak serius patuhi larangan ekspor bahan mentah

Merdeka.com - Pemerintah sudah memutuskan, larangan ekspor mineral mentah mulai dijalankan 12 Januari 2014. Larangan itu sesuai amanat Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan baru bara.

Pengamat perminyakan dan energi Kurtubi menilai, meski UU sudah ditetapkan pada tahun 2009 namun hingga saat ini belum ada keseriusan pengusaha dalam menjalankan UU tersebut.

"Ini kan hampir lima tahun, mestinya ada tanda-tanda pengusaha ke sana, mentaati undang-undang itu tidak ada. Kelihatannya respons positif tambang-tambang besar itu tidak kelihatan," ungkap Kurtubi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (6/1).

Kurtubi menilai jika dilihat dari kalkulasi laba selama beberapa tahun, seharusnya perusahaan-perusahaan besar seperti Newmont dan Freeport sudah mampu membangun smelter. Pembangunan smelter sesungguhnya justru semakin menguntungkan bagi mereka karena akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan menghemat biaya produksi.

Apabila banyak perusahaan mengeluh beratnya membangun pembangkit listrik sendiri untuk keperluan operasional smelter, Kurtubi menyebut itu bukan alasan. Sebab, sekarang ini sudah banyak sumber listrik alternatif dengan biaya murah seperti bio diesel.

Kurtubi menilai, berbagai protes soal penerapan larangan ekspor tambang dan mineral mentah lahir akibat kelalaian pemerintah dan pengusaha tambang. "Siapa yang salah? Semua pihak salah, pemerintah tidak mempersiapkan aturan sedetail mungkin, para pengusaha juga tidak serius," tutup Kurtubi.