Pengusaha Sesalkan Keputusan Kepala Daerah Naikkan UMP 2021

Merdeka.com - Pemerintah telah menetapkan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Keputusan tersebut sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/11/HK.04/x/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 26 Oktober 2020.

Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang justru menaikkan upah minimum mereka, seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta hingga Yogyakarta. Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun menyayangkan keputusan para kepala daerah tersebut.

"Tentu ini memang menjadi otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkanlah, artinya keputusan ini tidak memperhatikan kondisi secara umum," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin (2/11).

Dia menilai, di kondisi pandemi seperti saat ini, UMP 2021 justru direkomendasikan untuk tidak dinaikkan. Sebab, jika menggunakan formula penentuan upah minimum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, UMP justru bakal turun.

"Perhitungannya dilihat dari ekonomi nasional dan inflasi. Kalau pakai rumus itu hasilnya negatif karena ekonomi kita -5,32 persen (kuartal II) dan inflasi 1,24 persen. Jadi kalau ditambahkan, masih minus 3 persen. Nggak mungkin kalau pakai formula minus, yang ada nanti upahnya turun, sehingga direkomendasikan upahnya tetap," jelas Hariyadi.

Tak Perhatikan Kondisi Secara Umum

Kendati, otoritas yang menentukan upah minimum tersebut tetaplah berasal dari kepala daerah. Oleh karenanya, Apindo menyayangkan sikap kepala daerah yang dinilai tidak memperhatikan hal tersebut.

"Ini dasar acuan angkanya, kalau dikembalikan dengan regulasi yang ada malah turun. Jadi yang diambil kepala daerah ini nggak memperhatikan secara umum kondisi sebenarnya," katanya.