Pengusaha sepatu dorong pemerintah terapkan perdagangan bebas dengan Eropa

Merdeka.com - Wakil Ketua Sport Shoes dan Hubungan Luar Negeri Aprisindo, Budiarto Tjandra mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA).

Menurut dia, dengan ada perjanjian perdagangan bebas semacam itu, akan meningkatkan daya saing industri Indonesia, khususnya industri alas kaki di pasar global.

"Kita mau dorong competitiveness-nya. Bisa ada free trade agreement, sehingga kita butuh seperti Indonesia-EU CEPA," ungkapnya dalam Konferensi Pers, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/5).

Jika Indonesia menjalin kerja sama dengan Uni Eropa, maka bea masuk ekspor alas ke Eropa dapat menjadi 0 persen. Sementara itu tanpa FTA, dikenakan bea masuk ekspor alas kaki sebesar 11 persen.

Karena itu, perjanjian perdagangan bebas menurut dia bakal berpengaruh pada harga sepatu asal Indonesia yang masuk ke negara lain. Tanpa perjanjian perdagangan alas kaki Indonesia akan lebih mahal dibandingkan produk alas kaki dari negara eksportir lainnya.

Sebagai contoh, dia membandingkan Indonesia dengan Vietnam. Vietnam, kata dia, sudah menandatangani Free Trade Agreement dengan Eropa. Walau belum diimplementasikan karena belum efektif, tapi itu mempengaruhi para pembeli dari luar.

"Ada pemain selain Indonesia. Pembeli sensitif pada harga, beda 20 sen saja mereka bisa kabur. Vietnam secara trade agreement lebih maju. Dengan Uni Eropa mereka sudah conclude. Kita sudah terlalu lama EU CEPA," tegasnya.

Padahal menurut Tjandra, Uni Eropa termasuk pasar utama produk alas kaki Indonesia, mengingat 31 persen ekspor alas kaki Indonesia adalah ke Eropa.

Untuk diketahui, Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA). Indonesia-EU CEPA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa

Perundingan telah memasuki putaran ke-empat yang berlangsung pada 19-23 Februari 2018 di Surakarta, Jawa Tengah dan ditargetkan dapat disepakati pada tahun ini.