Pengusaha Sebut Ada Perusahaan BUMN Hambat Swasta Jual Avtur di Indonesia
Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menyebut bahwa ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengganjal swasta untuk menjual avtur di Indonesia. Padahal avtur dengan harga bersaing dibutuhkan maskapai untuk mengurangi biaya operasional.
"Selama ini diganjal, ada yang mengganjal dari pihak BUMN. Saya tidak usah sebut namanya. Waktu itu sudah siap, dijanjiin melulu. Katanya habis pilpres, habis itu mundur sampai sekarang," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).
Adapun dua perusahaan swasta yang telah menyatakan kesiapannya menjual avtur di Indonesia adalah PT AKR Corporindo Tbk dan British Petroleum. Rencana tersebut sudah dibahas sejak tahun lalu bersama pemerintah.
"Sejak Februari awal tahun ramai-ramai perkara harga tiket mahal, saya juga ketum PHRI komplain berat ke pemerintah kenapa mahal. Itu sebetulnya swasta sudah siap. Itu ada AKR-BP. Dia sudah siap tapi ditunda sampai hari ini," jelasnya.
Pada awal tahun lalu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah sepakat memperbolehkan swasta masuk menjual avtur. Namun langkah tersebut masih belum terealisasi.
"Menhub dan sebagainya sudah tidak ada masalah. Yang mengganjal itu BUMN. Sekarang sudah ada Pak Erick (Menteri BUMN) lebih baik. Kami lebih optimis dibanding kemarin. Memang diganjel kok mereka bukan di kementerian teknis tapi BUMN," tandasnya.
Erick Thohir Tak Masalah Swasta Jual Avtur
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tidak mempersoalkan apabila ada pihak swasta terlibat untuk berbisnis avtur di Indonesia. Sebab, menurutnya dengan banyaknya pihak swasta justru akan membuat persaingan lebih sehat.
"Saya rasa kan gini, Pertamina bisa memproduksi avtur kalau swasta yang produksi avtur welcome saja. Jadi kalau swasta ingin berperan sangat welcome," kata Erick di dalam sambutannya, di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12).
Erick mengatakan, selama pihak swasta hanya memproduksi avtur sah-sah saja. Hanya saja ditegaskan dia, yang tidak bisa dilakukan pihak swasta adalah meminta lisensi untuk melakukan impor.
"Yang tidak boleh cuma minta lisensi impor akhirnya nanti kami-kami yang di BUMN atau di kementerian. Banyak ditugaskan menekan impor migas tapi di pihak lainnya malah impor terus akhirnya kami yang di salahkan lagi," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditetapkan menjadi pemasok energi tetap oleh Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertamina tidak menaikkan harga BBM meski harga minyak dunia merangkak naik dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat melemah.
Baca SelengkapnyaUsai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaSelain negara di Afrika, pemerintah juga menjajaki peluang impor minyak dari negara di kawasan Amerika Latin.
Baca SelengkapnyaPemerintah akui memiliki hubungan baik dengan Iran tapi tak pernah impor BBM dari negara Timur Tengah tersebut.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaWamen BUMN juga menjelaskan, produksi migas hulu Pertamina saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta barrel per hari.
Baca Selengkapnya