Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengusaha Puji Pembangunan Sektor Pelabuhan Era Jokowi

Pengusaha Puji Pembangunan Sektor Pelabuhan Era Jokowi Mardani H Maming. istimewa ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Pengusaha muda asal Kalimantan Selatan, Mardani H Maming memuji kemajuan pembangunan sektor pelabuhan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, selain aspek kuantitas dengan terus membangun dan memperbaiki infrastruktur pelabuhan, pemerintah juga berhasil meningkatkan kualitas sistem kerja dan pelayanan pelabuhan yang sangat berpengaruh terhadap upaya menekan high cost economy yang sangat berpengaruh terhadap daya saing pengusaha nasional.

Mardani mencontohkan waktu tunggu (dweling time) di pelabuhan yang sudah tidak bermasalah lagi.

"Dulu, waktu tunggu di pelabuhan bisa mencapai 15 hari, sekarang dweling time di pelabuhan paling lama hanya tiga hari. Dweling time selama tiga hari bisa menurunkan high cost economy dan meningkatkan daya saing pengusaha. Namun ke depan kita harus dapat mempercepat waktu dweling time menjadi 1 atau 2 kali 24 jam sehingga pelan-pelan tapi pasti kita bisa menyamai Singapore," ujar Mardani yang kini disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Umum BPP Hipmi tersebut, di Jakarta, Senin (24/6).

Mardani yang juga terjun di bisnis kepelabuhan melalui perusahaannya PT Batulicin Enam Sembilan menilai, pembangunan sektor pelabuhan yang giat dilaksanakan pemerintahan Jokowi, sangat strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia. "Dengan terus dibangunnya pelabuhan baru dan diperbaikinya kualitas pelabuhan-pelabuhan tua, ini akan strategis bagi upaya Indonesia untuk mengatasi biaya logistik yang selama ini masih sangat tinggi," kata Mardani.

Sebagai negara maritim, lanjut Mardani, sudah sepantasnya Indonesia menjadi pusat pengiriman dan poros perdagangan maritim dunia yang mampu menantang dominasi Singapura. Upaya mengalahkan dominasi Singapura tersebut menurut Mardani mulai terlihat.

Seperti diketahui, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II (Persero) mulai tahun lalu melaksanakan cargo consolidation, di mana menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok mejadi tempat konsolidasi kargo ekspor dan impor dari dan ke wilayah Indonesia. Jika sebelumnya importir atau eksportir Indonesia ke Eropa atau Amerika Serikat dan beberapa negara asia lainnya, harus mampir dulu ke Singapura untuk singgah yang kemudian berganti kapal besar, sekarang sudah bisa di pelabuhan Tanjung Priok saja.

"Ini sebuah langkah maju bagi dunia pelabuhan kita. Ke depan kita berharap jumlah kontainer yang dilayani di Pelabuhan Tanjung Priok juga terus meningkat minimal 800 ton," kata Mardani sambil berharap agar pemerintah dapat membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khusus di pelabuhan sehingga di sana semua pelayanan perizinan dokumen dari berbagai kementerian dapat satu pintu dan pengurusannya selesai dengan cepat dan tepat.

Selain Tanjung Priok, menurut Calon Ketua Umum BPP Hipmi ini, Indonesia juga perlu memperluas titik titik layanan kapal cargo berorientasi ekspor, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

"Dengan meratanya sistem pelayanan pelabuhan yang baik, maka komoditas ekspor di wilayah Indonesia Timur akan lebih optimal terkirim dengan waktu relatif pendek dan biaya yang lebih murah," jelas Mardani sambil menambahkan dia optimis, proyek pembangunan pelabuhan yang terus giat dilaksanakan pemerintahan Jokowi akan menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia yang baru dan mampu mengalahkan Singapura.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Minta Presiden Pengganti Jokowi Turunkan Biaya Logistik
Pengusaha Minta Presiden Pengganti Jokowi Turunkan Biaya Logistik

Salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional karena belum ada konektivitas antara pelabuhan dengan perusahaan logistik.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami

Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.

Baca Selengkapnya
Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS
Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS

Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya