Pengusaha Minta UMKM Diprioritaskan dalam Belanja Barang Pemerintah

Merdeka.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro & Kecil Indonesia (HIPMI KINDO), Syahnan Phalipi, meminta pemerintah untuk memprioritaskan belanja barang dan jasa Kementerian/Lembaga ke sektor UMKM. Sebab, sektor ini banyak terlilit utang dan paling terdampak pandemi Covid-19.

"Berdasarkan hasil survei internal kami, mayoritas pelaku UMKM menyatakan paling kuat bertahan berkisar dua sampai tiga bulan. Sedangkan paling bermasalah adalah mereka rata-rata memiliki pinjaman di perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Kalau boleh itu yang dibantu dulu," kata dia dalam diskusi virtual via Zoom, Rabu (24/6).

Dia meyakini, cara ini dapat mempercepat proses recovery bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) nasional. Terlebih lagi, mayoritas para pelaku UMKM di Tanah Air tidak meminta bantuan secara cuma-cuma. Melainkan dalam bentuk kerja sama, sehingga ketika usaha mereka kembali bangkit dapat memberikan sumbangsih bagi perbaikan ekonomi nasional.

"Saya rasa menyelamatkan UMKM ini dulu yang paling penting. Kalau ini selamat maka devisa akan segera kembali, kemudian usaha kembali berjalan," jelas dia.

Oleh karenanya, dia berharap pemerintah sudi menerapkan usulan dari pelaku UMKM nasional. Sehingga, bantuan tersebut dapat kembali menghidupkan bisnis UMKM yang saat ini tengah mati suri akibat terlilit hutan dengan berbagai lembaga keuangan untuk menyelamatkan usahanya.

Pesimis Sikap Pemerintah

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran mengaku pesimis pemerintah akan melakukan hal tersebut. Mengingat stimulus yang diwacanakan pemerintah untuk relaksasi UMKM belum juga diimplementasikan hingga saat ini.

"Justru kami masih juga bingung, memang pernyataannya ramai seolah-olah ada bantuan atau keringanan dari pemerintah bagi UMKM. Namun, sampai saat ini yang kami dapatkan di lapangan tidak ada," tegas dia.

Padahal, mayoritas pelaku UMKM di dalam negeri tengah menantikan kucuran dana insentif untuk menjaga kelangsungan usaha. Khususnya terkait pemberian modal usaha dan keringan tagihan listrik.

"Kami justru sangat sulit untuk mengakses relaksasi kredit. Sebab aturan di perbankan juga masih belum mudah bagi UMKM," tukasnya.