Pengusaha minta pemerintah tegas tertibkan pekerja outsourcing

Merdeka.com - Investasi di Indonesia dinilai sejumlah kalangan cukup rumit. Sebab, meski menawarkan sejumlah keuntungan yang lebih menjanjikan, investor juga dipusingkan dengan persoalan pengupahan dan tenaga kerja.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai, idealnya kebijakan pengupahan merupakan ranah kekuasaan para investor.

"Masa gaji kita ditentukan oleh Gubernur dan Bupati, macam pegawai pemerintah saja," kata Sofjan di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Rabu (22/1).

Terkait dengan persoalan ketenagakerjaan, menurut Sofjan, keberadaan pekerja berstatus outsourcing menjadi sumber masalah sektor tenaga kerja. Itu yang menjadi penyebab buruh Indonesia terus melakukan protes.

"Outsourcing itu justru yang memeras tenaga kerja. Sekarang justru pemerintah daerah sendiri yang buat outsourcing," tegas Sofjan.

Sofjan mendesak pemerintah untuk lebih tegas terhadap perusahaan outsourcing. Pasalnya, jika kondisi ketenagakerjaan terus bergejolak, maka akan merugikan perekonomian secara keseluruhan.

"Ini pemerintah harus tegas perusahaan outsourcing itu. Disitulah kita perlu pemimpin yang tegas itu. Investasi itu jangka panjang," tutup Sofjan.

Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yoris Raweyai menambahkan, dari sisi tenaga kerja, Indonesia merupakan negara yang memberi beban lebih kepada tenaga kerja akibat kurangnya ketegasan pemerintah.

Yoris mengatakan, tenaga kerja di Indonesia tidak hanya dibebani oleh kewajiban sebagai pekerja, tetapi juga ancaman-ancaman kebijakan. Sayangnya, Yoris melihat pemerintah membuat kebijakan berdasarkan aspek politis. "Jangan beri beban berlebihan, PHK, outsourcing. Ini ketegasan jangan dibawa politik," imbuh Yoris. (mdk/bim)