Pengusaha minta pemerintah bebaskan PPN industri cabai pasca panen
Merdeka.com - Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Fransiscus Welirang meminta pemerintah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri penanganan cabai pasca panen.
Menurutnya, pengenaan PPN membuat investor menjadi tidak tertarik untuk berbisnis di industri penanganan cabai pasca panen. Padahal, pasca panen menjadi tahap penting karena cabai sangat dipengaruhi musim dan penyakit.
"Untuk menarik investor ke jasa pasca panen di sektor pertanian, pemerintah perlu beri fasilitas pembebasan PPN," ungkapnya dalam Simposium Potensi Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Cabai, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (18/10).
Lebih jauh dia menjelaskan sebagai hasil pertanian yang mudah rusak setelah dipanen, Cabai memerlukan penanganan khusus dengan cara-cara yang lebih mutakhir, seperti teknologi pengeringan. Sayangnya, pengenaan PPN ini justru membuat penerapan teknologi pasca panen terkendala.
"Penting dalam rangka jangka panjang untuk jaga produk dari pembusukan dan kemubaziran. Usaha ini perlu input teknologi pendinginan dan pengeringan," imbuhnya.
Dia yakin dengan penanganan cabai pasca panen yang baik, maka kualitas dan pasokan cabai bisa lebih terjaga sehingga berdampak pada stabilitas harga cabai.
"Yang paling penting bukan nilai tambah tapi (cabai) tahan lama," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaBapanas memperkirakan, pada panen raya kali ini produksi beras nasional akan cukup tinggi.
Baca SelengkapnyaPemberian Tunjangan Hari Raya ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para pensiunan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah diminta serius dalam menjaga pasokan beras di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2019, Kinerja PTPN Group termasuk Regional 1 PTPN I (Eks PTPN II) menunjukan peningkatan.
Baca SelengkapnyaPengusaha meminta pemerintah bisa mengerti beberapa kelompok usaha yang tidak mampu mengantisipasi.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca Selengkapnya