Merdeka.com - Pemerintah diminta ekstra hati-hati menyikapi dan memutuskan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak besar terhadap masa depan ekonomi Indonesia.

Sebab, bagi pelaku usaha, mendengar ISIS identik dengan bom dan kekerasan. Di satu sisi, dunia usaha dan investor butuh jaminan kenyamanan dan keamanan.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menjelaskan perekonomian Indonesia saat ini butuh banyak sentimen positif menangkal ketidakpastian global serta merebaknya virus Corona.

Maka dari itu, guna menarik investasi gairahkan ekonomi, butuh pemberian kemudahan melalui regulasi dan insentif. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah juga harus mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan.

"Akan sia-sia semua program Omnibus law cipta lapangan kerja jika wacana pemulangan eks ISIS ini terus bergulir," jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Sabtu (8/2).

Pemerintah Indonesia harus belajar dari trauma masa lalu ketika terjadi ledakan bom di Tanah Air. Semuanya sangat memukul aktivitas bisnis dan perekonomian.

Untuk itu pemerintah harus mampu menjaga psikologi pasar dan pelaku usaha termasuk investor jika ingin memulangkan eks ISIS ke Tanah Air.

Ketegasan pemerintah diperlukan untuk memberikan ketenangan bagi pelaku usaha dan kepastian keamanan bagi investor. Jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan maka resiko yang harus ditanggung sangatlah besar. Pelaku usaha akan mengalami ketakutan dan trauma sekaligus investor akan ragu masuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Harapan kami dari pelaku usaha agar pemerintah jangan berlama lama mengambil kebijakan (pemulangan WNI eks ISIS) yang pasti, sehingga isu ini jangan dibiarkan terus bergulir apalagi pro kontra yang mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan investor untuk masuk semakin tinggi," tandasnya.

WNI eks ISIS di Suriah Menyesal dan Ingin Pulang

Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang dulu bergabung dalam kelompok ISIS dan telah menetap di wilayah konflik Suriah berkeinginan kembali ke Indonesia. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan memulangkan WNI yang pernah bergabung dengan ISIS di beberapa negara Timur Tengah ke Indonesia. Dia sempat menyampaikan ada sekitar 600 orang yang akan dipulangkan.

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," katanya.

Walaupun begitu, Fachrul mengungkapkan, proses pembinaan itu bukan hal mudah karena mereka adalah orang-orang yang sudah terpapar oleh idealisme yang sangat radikal.

"Kita akan terus upayakan langkah terbaik, dengan menjalin sinergi semua elemen masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tapi juga LSM dan ormas keagamaan," jelasnya.

Pulangkan WNI eks ISIS, Indonesia Belajar dari Jerman, Malaysia Hingga Australia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih membahas masalah penanganan WNI yang menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau terduga teroris lintas-batas dari Indonesia yang ada di Suriah. Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, wacana pemulangan perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait.

"Kami sudah menerima informasi kalau ada sekitar 600 lebih FTF Indonesia yang ada di Suriah. Kebanyakan memang adalah perempuan dan anak-anak. Saat ini hal itu masih dibahas di Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk langkah tindak lanjut ke depannya," ujar Suhardi.

Saat ini sudah ada beberapa negara yang telah memulangkan warganya dari Suriah. Ini menjadi pertimbangan dan pembelajaran bagi Indonesia sebelum keluarnya keputusan itu.

"Jerman sudah memulangkan 100 orang lebih, Malaysia sudah tujuh orang, Australia ada sembilan orang dan sebagainya. Nah yang punya pengalaman itu hadir hari ini sehingga kita bisa saling sharing dan tukar pengalaman mengenai hal tersebut," kata dia.

Alumnus Akademi Kepolisian pada 1985 ini mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme penyaringan untuk terduga teroris lintas-batas yang akan masuk ke Indonesia itu.

Contohnya seperti yang sudah dipulangkan pada 2017. Sebelum adanya UU terorisme yang baru. Ketika kembali, mereka diikutkan program deradikalisasi dan ada juga yang diproses untuk masuk sel.

"Nah ke depan kami lihat bagaimana dengan adanya UU terorisme baru ini. Itu yang sedang kami diskusikan saat ini," jelasnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6