Pengusaha Kecewa Tak Diajak Pemerintah Dalam Kebijakan Revisi DNI

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan perubahan itu, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia semakin luas pada beberapa bidang usaha. Keputusan ini diambil untuk mendorong penanaman modal dalam negeri maupun asing agar berinvestasi. Namun sayangnya kebijakan tersebut sempat membuat bingung beberapa pihak.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani menilai, kebijakan penghapusan beberapa sektor usaha dari DNI masih menjadi dilema.

"Sekarang saja paket kebijakan ekonomi jadi konflik. Dilema pemerintah mau buka, disangka sangkut UMKM, ini interpretasi yang tidak jelas juga dari pemerintah," kata Shinta saat ditemui di Hotel ShangriLa, Jakarta, Rabu (21/11).

Selain itu, Shinta juga mengaku kecewa karena dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak melibatkan para pengusaha terlebih dahulu. "Kita belum diajakin konsultasi. Apa benar pengaruh dengan UMKM."

"Pada saat ini kami rekomendasikan pemerintah jangan buru-buru. Evaluasi bersama. Ditunda dulu. Jangan laksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa. Saat ini bingung dengan isinya. Katanya gak pengaruh dengan UMKM. Tapi ada sektor yg dibuka 100 persen PMA, apa benar UMKM gak kena di sektor sektor itu?," ujarnya.

Shinta juga meminta aturan mengenai kemitraan untuk diperjelas lagi statusnya. "Kemudian soal kemitraan, perlu diperjelas polanya seperti apa. Katanya kan sudah dibagi kelompok kelompok, tapi kami ingin tahu. Salahnya Pemerintah kenapa gak komunikasi dulu, kan ada Kadin, Apindo dan Hipmi, diajak bicara jadi bisa keluar sama - sama sehingga tidak timbulkan polemik."

Shinta mengakui, investasi dari asing atau PMA memang diperlukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri. "Maka kita gak bisa berdiri sendiri. Walau negara mandiri dan independen, kita perlu interdependensi dari negara luar," ujarnya.

Kendati demikian Shinta enggan berkomentar lebih jauh mengenai penghapusan DNI. Dia menegaskan masih akan menunggu kejelasan informasi dari pemerintah.

"Kalau saya lihat, pertama pak menko (Darmin Nasution) menjelaskan, pada bingung semua. Negatif, wah itu UMKM blablaba. Terus ada penjelasan lagi. Jadi banyak miss interpretasi. Kami gak berani banyak ngomong sebelum lihat gimana," ujarnya.

Shinta berharap persoalan tersebut bisa segera selesai. Sebab menurutnya, hal ini juga sangat ditunggu kejelasannya oleh para investor asing yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia.

"Sekarang kita dorong secepatnya selesaikan ini. Tujuannya bagus, untuk tarik lebih banyak investasi. Tapi komunikasi nya mungkin perlu diperbaiki."

"Kami juga akan konsultasi dulu dengan para konstituen, pengusaha, untuk disampaikan pemerintah. Apapun prosesnya, sebelumnya kebijakan baru keluar kalau bisa dikonsultasikan dulu. Sudah kami remind (ingatkan) berkali – kali," tutupnya.