Pengusaha ingin industrialisasi perikanan dipercepat

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, penerapan aturan tersebut menjadi sangat penting untuk industrialisasi di sektor perikanan karena akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

"Termasuk untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Untuk percepatan industri perikanan nasional kita juga harus memperhatikan infrastruktur dan skema pembiayaannya harus seperti apa," ujar Yugi dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (7/11).

Pada Raknernas hari ini, akan ada tujuh hal penting yang akan menjadi fokus pembahasan. Pertama, peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

Kemudian, perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing. Kemudian ketiga, percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sesuai dengan daya dukung dan sumber daya ikan, serta pengawasan sumber daya perikanan.

"Selanjutnya terkait penyediaan sarana dan prasarana dasar serta pendukung industri perikanan nasional. Kelima, percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan," jelasnya.

Selanjutnya, percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional. Dan yang terakhir penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Pembangunan infrastruktur yang diharapkan pengusaha adalah sarana jalan, ketersediaan energi gas dan listrik yang memadai dengan melibatkan aktif PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Sehingga, bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah terhadap investasi baru di daerah tersebut," ucapnya.

Selain itu, Yugi berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong kalangan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga keuangan, untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada investasi sektor kelautan dan perikanan.

"Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti di Ambon dan Papua, agar banyak investor kelautan dan perikanan yang masuk ke daerah itu, dan akhirnya bisa mengoptimalkan kredit perbankan," ungkapnya.