Pengusaha bingung pemerintahan Jokowi-JK kerap tak satu suara
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengeluhkan kondisi pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, pemerintah kerap tidak satu suara dalam rencana pembangunan. Tentu, hal ini membuat bingung para pengusaha.
Hariyadi memberi contoh rencana pembangunan megaproyek infrastruktur pembangkit listrik 35.000 MW. Proyek ini sempat membuat heboh karena Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli tiba-tiba mengoreksi total proyek pembangkit hanya menjadi 16.000 MW saja.
"Kami sampaikan masalah konsistensi terhadap pelaksanaan infrastruktur. Kami sempat menyampaikan, kita bingung juga kalau pemerintah tidak satu kata dalam memandang proyek infrastruktur, antara 35.000 MW dengan 16.000 MW," kata Hariyadi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9).
Rizal Ramli terang-terangan menentang proyek listrik 35.000 MW dengan menyebutnya sebagai proyek yang mustahil. Kemudian Rizal merevisi proyek tersebut menjadi proyek listrik 16.000 MW di luar persetujuan Presiden Joko Widodo.
Hariyadi mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mengonfirmasi perihal proyek tersebut dan menegaskan bahwa proyek listrik yang akan berjalan adalah proyek listrik 35.000 MW.
"Tadi presiden konfirmasi yang benar yang mana. Beliau sampaikan Indonesia negara sebesar ini persediaan listrik untuk masyarakatnya itu baru 1/4 nya. 35.000 tentunya suatu hal yang realistis. Jadi saya mengonfirmasikan perbedaan pendapat ini bisa juga menimbulkan persepsi yang berlainan, atau negatif dari investor. Beliau konfirmasi tetap 35.000," tutur Hariyadi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.
Baca SelengkapnyaRealisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.
Baca SelengkapnyaCharta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaUpacara kemerdekaan siap dilakukan di IKN, segini kapasitas yang bisa ditampung.
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaEstimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaSelain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya