Merdeka.com - Indonesia National Shipowners Association (INSA) keluhkan adanya skema proses pemeriksaan barang pada Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selama ini yang jadi permasalahannya adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Sekertaris Jenderal INSA Budhi Halim menjelaskan permasalahan yang ada saat ini pada bongkar muat kapal di Pelabuhan pada terlalu rumitnya pemeriksaan barang pada kontainer.

"Permasalahannya bukan di perizinan, itu masalah kepercayaan bahwa Indonesia ini banyak tidak dipercaya oleh orang Indonesia sendiri dalam hal ini Bea Cukai," ujar Budi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/3).

Pihaknya menilai seharusnya Bea Cukai cukup memeriksa secara acak barang-barang terdapat pada proses bongkar muat. Selama ini, admnistrasi serta daftar barang yang dicantumkan dipastikan sama.

Menurut dia, skema pemeriksaan jadi permasalahan utama saat ini. "Nah, yang paling lama adalah proses di bea cukai. Bea cukai itu kalau memang dia percaya, dia bisa cek random saja. Kalau satu per satu harus di cek disitulah habis waktunya. Jadi tunggu menunggu," kata dia.

Selama ini, para pemilik kapal yang kebagian menanggung akibat keterlambatan ini. Menurut Budi, setiap harinya denda yang dikenakan per harinya mampu mencapai ribuan dollar.

"Ini semua kita yang tanggung, sesuai dengan besarnya kapal kita harus tanggung sendiri sampai ribuan dollar," pungkas dia.