Pengembangan Tanjung Perak dihentikan

Reporter : Moch. Andriansyah | Jumat, 13 Juli 2012 22:14




Pengembangan Tanjung Perak dihentikan
tanjung perak. ©bumn.go.id

Merdeka.com - Terbukti melanggar izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Komisi D DPRD Jawa Timur merekomondasi penghentian pembangunan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di Teluk Lamong oleh PT Pelindo III, Surabaya.

Tidak hanya itu saja, proyek PT Pelindo III itu, juga tidak memenuhi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai Undang Undang (UU) No.32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Jatim dengan PT Pelindo III, Dishub dan LLAJ Jatim, Bappeprov Jatim, Dinas ESDM serta BLH Jatim di ruang Banmus DPRD Jatim, Jumat (13/7), Agus Maimun selaku pimpinan rapat memutuskan penghentian proyek hingga prasyarat dipenuhi PT Pelindo III.

"Komisi D minta PT Pelindo III menghentikan sementara waktu pengerjaan proyek di Teluk Lamong. Sebab, persyaratan untuk bisa melakukan pembangunan di lepas laut itu belum bisa dipenuhi," tegas Agus Maimun.

Pertimbangan utama rekomendasi ini, karena titik lokasi reklamasi seluas 50 hektar untuk proyek di Teluk Lamong, mengalami pergeseran, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin AMDAL yang telah dikeluarkan oleh BLH Jawa Timur tahun 2010.

"Koordinat titik reklamasi pada mulanya menempel dermaga. Kini posisinya berubah menjorok ke dalam sekitar 1000 meter dari dermaga. Ini kan jadi bertambah luas," lanjut Agus yang juga anggota Komisi D.

Selain melanggar izin Amdal, lanjut politisi asal FPG DPRD Jawa Timur ini, Kemenhub juga memerintahkan supaya Pemprov Jatim membuat KLHS untuk melengkapi AMDAL dalam pemanfaatan ruang di Teluk Lamong.

Sayangnya, KLHS yang dibuat Insititut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) dan dibiayai Pemprov bekerjasama dengan PT Pelindo III itu, sampai sekarang belum selesai.

Bahkan oleh Pemprov hasil KLHS ITS direview lagi oleh Unibraw Malang. "Perubahan titik reklamasi yang dilakukan PT Pelindo katanya mengacu hasil KLHS ITS itu tidak dibenarkan. Sebab KLHS Pemprov Jatim sampai sekarang belum ada karena masih direview oleh Unibraw Malang," lanjut dia.

Sementara itu, BLH Jawa Timur, Diah menegaskan, pergeseran titik reklamasi itu tidak diperbolehkan karena telah menyalahi izin Amdal yang telah dikeluarkan BLH Jawa Timur. "Kalau memang mau ada pergeseran ya ajukan izin AMDAL lagi, biar nanti dibuatkan adendum baru atau Amdal baru. Itu amanat PP No.27 tahun 1999 tentang Amdal," beber Diah.

[rin]


Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • PPP sebut KMP belum putuskan nama calon pimpinan DPR
  • Lihat sangarnya desain radikal Mazda RX9!
  • Jokowi segera siapkan surat pengunduran diri ke SBY
  • Dilantik jadi anggota DPR, Krisna Mukti pakai jas Rp 750.000
  • Dapat broadcast BBM balap liar, polisi gerak kilat sikat joki
  • Ubah warna rambut, Suki Waterhouse makin cantik atau...
  • Jadi anggota DPR, Lucky Hakim incar Komisi V
  • Lusa, Jokowi pidato pengunduran diri di depan DPRD DKI
  • Gagal menjambret, 2 maling bercelurit di Semarang dihajar massa
  • Modus melamar kerja, 3 kawanan pencuri gasak mobil korban
  • SHOW MORE