Pengembangan Tanjung Perak dihentikan

Reporter : Moch. Andriansyah | Jumat, 13 Juli 2012 22:14




Pengembangan Tanjung Perak dihentikan
tanjung perak. ©bumn.go.id

Merdeka.com - Terbukti melanggar izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Komisi D DPRD Jawa Timur merekomondasi penghentian pembangunan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di Teluk Lamong oleh PT Pelindo III, Surabaya.

Tidak hanya itu saja, proyek PT Pelindo III itu, juga tidak memenuhi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai Undang Undang (UU) No.32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Jatim dengan PT Pelindo III, Dishub dan LLAJ Jatim, Bappeprov Jatim, Dinas ESDM serta BLH Jatim di ruang Banmus DPRD Jatim, Jumat (13/7), Agus Maimun selaku pimpinan rapat memutuskan penghentian proyek hingga prasyarat dipenuhi PT Pelindo III.

"Komisi D minta PT Pelindo III menghentikan sementara waktu pengerjaan proyek di Teluk Lamong. Sebab, persyaratan untuk bisa melakukan pembangunan di lepas laut itu belum bisa dipenuhi," tegas Agus Maimun.

Pertimbangan utama rekomendasi ini, karena titik lokasi reklamasi seluas 50 hektar untuk proyek di Teluk Lamong, mengalami pergeseran, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin AMDAL yang telah dikeluarkan oleh BLH Jawa Timur tahun 2010.

"Koordinat titik reklamasi pada mulanya menempel dermaga. Kini posisinya berubah menjorok ke dalam sekitar 1000 meter dari dermaga. Ini kan jadi bertambah luas," lanjut Agus yang juga anggota Komisi D.

Selain melanggar izin Amdal, lanjut politisi asal FPG DPRD Jawa Timur ini, Kemenhub juga memerintahkan supaya Pemprov Jatim membuat KLHS untuk melengkapi AMDAL dalam pemanfaatan ruang di Teluk Lamong.

Sayangnya, KLHS yang dibuat Insititut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) dan dibiayai Pemprov bekerjasama dengan PT Pelindo III itu, sampai sekarang belum selesai.

Bahkan oleh Pemprov hasil KLHS ITS direview lagi oleh Unibraw Malang. "Perubahan titik reklamasi yang dilakukan PT Pelindo katanya mengacu hasil KLHS ITS itu tidak dibenarkan. Sebab KLHS Pemprov Jatim sampai sekarang belum ada karena masih direview oleh Unibraw Malang," lanjut dia.

Sementara itu, BLH Jawa Timur, Diah menegaskan, pergeseran titik reklamasi itu tidak diperbolehkan karena telah menyalahi izin Amdal yang telah dikeluarkan BLH Jawa Timur. "Kalau memang mau ada pergeseran ya ajukan izin AMDAL lagi, biar nanti dibuatkan adendum baru atau Amdal baru. Itu amanat PP No.27 tahun 1999 tentang Amdal," beber Diah.

[rin]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Pelabuhan Tanjung Perak

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Dengar kabar anak meninggal, Gede Loka kabur dari bui
  • Rencana penghapusan premium tak masuk dalam RPJMN
  • Bupati Kutai Timur bantah terima Rp 3 M urus tambang Nazar
  • 3 Alasan kenapa makan mentimun bisa sembuhkan kanker
  • Harta Udar kembali disita, kali ini 4 kamar di Aston Hotel Bogor
  • Harga CPO fluktuatif, perusahaan sawit ini incar laba Rp 735 M
  • 3 Dari 12 WNI ditangkap polisi Malaysia masih diperiksa intensif
  • Rizal Ramli minta Jokowi tak gembosi KPK saat usut SKL BLBI
  • Tertangkap kamera! Robert Pattinson cium FKA Twigs di depan umum
  • Mega minta ibu-ibu dukung pemerintahan Jokowi
  • SHOW MORE