Pengembangan budidaya rumput laut terganjal tata ruang

Merdeka.com - Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai produksi rumput laut Indonesia tahun lalu tidak tepat.

KKP, menurutnya, mengklaim produksi rumput laut Indonesia 2013 mencapai 8,2 juta ton atau 9,33 persen di atas target sebanyak 7,5 juta ton, sedangkan, target tahun ini dipatok hingga 10 juta ton.

Ketua Umum ARLI, Safari Azis, beranggapan jumlah itu tak sesuai dengan konsumsi dunia dan kenyataan di lapangan. Mengingat saat ini Indonesia lebih banyak mengekspor rumput laut kering karena industri nasional belum mampu menyerap produksi dalam jumlah yang besar.

"Data dari kami tidak sampai 7,5 juta ton untuk rumput laut basah. Di samping itu, kami tidak mengenal istilah basah dalam perdagangan tetapi rumput laut kering" kata dia dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (19/4).

Pengembangan rumput laut saat ini, lanjutnya, terganjal dengan ketentuan tata ruang dengan sektor-sektor lainnya, seperti pertambangan, energi dan pariwisata. "Harus ada penempatan zonasi khusus agar tidak terjadi konflik," kata Safari.

Dia mengatakan, penempatan zonasi sangat dibutuhkan karena saat ini pengembangan pariwisata kian marak, contohnya di Bali dengan pembangunan hotel-hotel di sekitar pantai. "Pembangunan hotel di sekitar pantai sempat diprotes masyarakat dan pembudidaya karena adanya larangan untuk menjemur rumput laut".

Rencana pembangunan smelter untuk bahan tambang serta pembangkit listrik seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur juga bisa menggeser zonasi aktivitas budidaya rumput laut karena pembangunannya harus dengan melakukan reklamasi pantai.

Safari mengungkapkan, adanya zonasi kawasan produksi dapat mempermudah pendataan yang lebih akurat dan keberlangsungan produksi juga tetap terjaga. (mdk/bim)