Merdeka.com - Real Estate Indonesia Jawa Tengah menyerah untuk membangun rumah susun baik sewa maupun milik untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pengembang ini menilai harga rumah susun terlalu mahal untuk masyarakat bawah.

"Rumah susun tidak bisa diterapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena harganya jauh lebih tinggi dibandingkan rumah tapak dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)," kata Wakil Ketua REI Jateng Bidang Promosi, Humas, dan Publikasi, Dibya K Hidayat seperti dilansir Antara Semarang, Kamis (22/10).

Hal ini tentu menyulitkan karena kebutuhan rumah sederhana di Kota Semarang harus rumah susun sewa dan rumah susun milik. Menurut Dibya, untuk membeli rumah susun setidaknya pendapatan masyarakat mencapai Rp 7 juta per bulan.

"Masyarakat yang ingin membeli rumah susun ini paling tidak harus memiliki penghasilan sekitar Rp 7 juta/bulan. Dengan penghasilan tersebut, bukan lagi termasuk masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Oleh karena itu, pengembang masih ragu untuk membangun rumah sederhana mengingat kesiapan dari para pembeli. "Itu kan sudah sulit dicapai oleh kalangan tertentu, seharusnya kepemilikan rumah susun bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Di sisi lain, dari sisi harga tanah pembangunan rumah susun tidak dapat dilakukan di tengah kota Semarang. Selain terkendala oleh harga tanah, para pengembang juga harus memproses izin-izin terkait ketinggian bangunan.

"Izin tentu hanya untuk ketinggian-ketinggian tertentu, kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengembang, itu bisa menjadi kendala lagi bagi kita," katanya.

Dibya cenderung menyarankan pembangunan rumah sederhana dilakukan di daerah-daerah penyangga terutama yang terdapat banyak industri. "Kalau rumah tapak untuk MBR di daerah-daerah penyangga masih memungkinkan dibangun, terutama di daerah penyangga yang banyak industri, di mana ada pertumbuhan industri harus dibarengi dengan pertumbuhan perumahan apakah itu rumah tapak atau rumah susun," katanya.