Pengelolaan sampah Indonesia terbentur masalah dana dan politik

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pengelolaan limbah padat di Indonesia adalah masalah yang rumit. Sebab, membutuhkan dana sekaligus keputusan politik.

"Di Indonesia, sebagai bagian dari otonomi daerah, pengelolaan sampah merupakan masalah di bawah yurisdiksi pemerintah daerah baik di tingkat kota atau tingkat kabupaten. Ini bukan lagi tanggung jawab pemerintah pusat, namun dampaknya pengelolaan sampah yang tidak sempurna di tingkat daerah berdampak langsung pada tingkat nasional dan bahkan tingkat global seperti pada kasus puing-puing plastik laut," ujarnya, di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (11/9).

Menko Luhut mengungkapkan, isu utama lainnya adalah minimnya dana pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah padat. Menurut analisis Bank Dunia, standard global untuk pendanaan minimum limbah padat adalah USD 10 - USD 15 per orang per tahun, sedangkan di Indonesia baru USD 5 - USD 6 per orang per tahun atau sekitar 2,6 persen dari jumlah total APBD.

"Jelas, di tingkat nasional ada kekurangan sekitar USD 5 - 9 per orang per tahun atau antara USD 1,3 miliar menjadi USD 2,3 miliar," tegasnya.

Saat ini, lanjutnya, seperti di banyak negara, bahwa pengelolaan sampah di dunia masih sangat minim, terutama plastik. Oleh karenanya, dia menargetkan pada 2025 Indonesia harus bisa menyelesaikan 70 persen masalah sampah plastik.

"Kita harus mobilisasi kekuatan bersama negara maju yang sudah berhasil mengelola plastik. Tadi sudah disebutkan plastik seluruh dunia baru 10 persen yang dikelola. Negara maju aja begitu apalagi kita," kata Menko Luhut.

Menko Luhut menilai, untuk menutup celah ini tidaklah mudah serta harus menemukan solusi yang tepat. "Kita perlu mencari beberapa solusi yang bisa dijalankan secara paralel, seperti berkampanye untuk 3R, membersihkan pantai, mendukung industri bio-plastik, mempertimbangkan membayar kantong plastik sekali pakai, limbah untuk energi, dan ide inovatif serta membangun kolaborasi dengan mitra yang berminat antara Pemerintah, industri dan LSM," pungkasnya.