Pengelolaan aset BUMN, BPK temukan gardu induk PLN tak dimanfaatkan

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan BUMN soal kinerja pengelolaan aset. Hasilnya beragam tiap BUMN, ada yang sudah efektif menggunakan aset, ada juga yang belum.

Kepala BPK, Harry Azhar Azis mengatakan, hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan aset yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I dan pengoperasian rig dan kapal pada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sudah efektif.

Harry menjelaskan, dalam pengelolaan aset PT Pelindo I cukup efektif. Walaupun belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektivitas karena masih ada kelemahan dalam penggunaan dan pendayagunaan aset.

"Sedangkan untuk penyediaan serta pengoperasian rig dan kapal PHE ‎offshore North West Java (ONWJ), PT PHE Randugunting, PT PHE Nunukan Company sudah efektif dan efisien," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).

Namun, hasil berbeda diterima PT PHE West Madura Offshore yang dianggap masih belum sepenuhnya efektif dan efisien. Sebab adanya waktu tidak produktif yang cukup besar dan melebihi batas toleransi dalam pengoperasian rig Java Star.

"Selain itu, terdapat indikasi pengaturan pemenang lelang pada pengadaan kapal tipe A di PT PHE ONWJ," ungkap Harry.

Sedangkan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Jaringan Transmisi dan Gardu Induk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, BPK mengungkapkan adanya gardu induk dan gas insulated substation yang dibangun belum dimanfaatkan.

Padahal proyek senilai Rp 192,15 miliar ini masih terkendala pembebasan lahan, material yang belum terpasang dan transmisi yang belum selesai.

"Selain itu pelaksanaan 15 pekerjaan jasa borongan Unit Induk Proyek Jaringan PLN mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda senilai Rp 253,32 miliar," tuturnya.

Untuk hasil pemeriksaan atas perhitungan subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum tahun 2014 atas 11 BUMN mengakibatkan berkurangnya beban subsidi pemerintah sebesar Rp 6,25 triliun.