Pengelola SPBU: Kebijakan BBM satu harga dongkrak ekonomi daerah

Merdeka.com - Para pelaku usaha sekaligus pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah mencanangkan BBM satu harga dari Aceh sampai Papua. Menurut pengusaha, kebijakan ini akan menekan biaya distribusi sehingga mendongkrak ekonomi daerah.

"Dengan kebijakan itu, kami akan diuntungkan karena pasti akan lebih murah dan selain itu kami akan mendapatkan kepastian biaya distribusi produk," kata pengelola SPBU di Denpasar Bali, Gede Hardy seperti ditulis Antara, Kamis (10/11).

Menurut pengusaha jaringan pasar swalayan Hardys Group itu, masuk ke area manapun, maka biaya transportasi khususnya biaya distribusi, penghitungan biayanya semua dalam satu harga. "Penghitungan cost sudah pasti dan lebih mudah."

Ketua Himpunan Wirausaha Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Bali, Ida Bagus Rai juga menyatakan dukungan serupa karena kebijakan tersebut diharapkan mampu mendongkrak ekonomi daerah secara langsung.

Mengingat harga BBM memiliki dampak yang luas dan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. "Kebijakan itu bagus untuk daerah secara langsung misalnya seperti di Papua," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mencanangkan program Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua pada Selasa (18/10).

Dengan kebijakan itu, masyarakat Papua yang sebelumnya harus membeli BBM dengan harga Rp 50-60 ribu, bahkan ada yang mencapai Rp 100 ribu per liter, kini menikmati harga yang sama seperti masyarakat lain seperti di Jawa, mencapai Rp 6.450 per liter.