Pengambilan 51 persen saham Freeport dinilai paling menguntungkan, ini alasannya

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia telah sepakat untuk mendivestasi 51 persen sahamnya ke pemerintah Indonesia. Meski kesepakatan tersebut baru tertuang dalam Heads of Agreement (HoA) yang ditandatangani PTFI dengan PT Inalum (Persero).

Pengamat Ekonomi, Fahmi Radhi, mengungkapkan divestasi 51 persen saham Freeport memang menjadi mekanisme yang paling masuk akal bagi Indonesia untuk bisa menguasai perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Itu satu-satunya opsi yang paling rasional, dan affordable, 51 persen ini memang tidak 100 persen (menguasai), tapi kita menjadi mayoritas, lazimnya pemegang saham mayoritas, dia bisa mengambil keputusan dalam rapat pemegang saham," ujar dia dalam acara Forum Merdeka Barat di Jakarta, Senin (23/7),

‎‎Dia mengungkapkan, jika menggunakan mekanisme nasionalisasi, maka ada sejumlah hal yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, termasuk kemungkinan mendapatkan tekanan hingga dikucilkan oleh AS.

"Di era globalisasi, nasionalisasi bukan lagi metode yang tepat untuk pengambilalihan pertambangan Freeport. Resikonya kita akan dikucilkan, diadukan ke arbitrase internasional, kena sanksi ekonomi‎. Akan ada tekanan dari AS. Di Venezuela ada nasionalisasi perusahaan AS, tapi kemudian presidennya mati, yang katanya kena serangan jantung," jelas dia.

Oleh sebab itu, meski hanya memiliki 51 persen, namun pemerintah melalui Inalum bisa menentukan rencana bisnis PTFI agar lebih banyak memberikan keuntungan bagi Indonesia, khususnya masyarakat Papua.

"Kalau deviden selama ini menjadi laba ditahan dengan alasan untuk investasi, kalau Freeport McMoran selama ini bilang smelter tidak usah dibangun, tapi kalau dengan pemerintah mayoritas maka akan mengambil keputusan yang menguntungkan Indonesia," tandas dia.

Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com