Pengamat sayangkan penundaan penerapan lelang gula rafinasi

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan menunda penerapan sistem lelang gula rafinasi untuk sementara waktu. Penundaan itu disebabkan adanya beberapa oknum yang tidak menyetujui sistem pelelangan gula rafinasi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, salah satu pihak yang tidak setuju pemberlakuan sistem pelelangan gula adalah DPR. Huda menyayangkan penundaan lelang gula rafinasi ini, lantaran semakin lama stok gula semakin tipis.

"Terkait dengan penolakan DPR saya tidak begitu paham kenapa DPR bisa bersikap seperti itu. Soal sikap DPR sangat disayangkan pastinya. Kalau terus diundur ya bisa jadi stok menipis," ujar Huda di Jakarta, Kamis (6/7).

Peneliti Muda dari Indef tersebut menjelaskan bahwa industri gula memang banyak diincar oleh para pencari keuntungan. Oleh karena itu, menurutnya kebijakan ini sudah tepat, agar keadilan dapat tercipta.

"Kalau saya lihat industri gula ini memang banyak yang suka karena margin antar harga dalam negeri dan impor yang sangat tinggi dan menggiurkan pencari rente. Makanya biar adil pemerintah memberlakukan lelang gula rafinasi. Kebijakan yang tepat menurut saya," jelas Huda.

Huda juga berpendapat, perusahaan makanan dan minuman yang menolak kebijakan ini patut dicurigai karena telah menolak kebijakan yang sarat transparansi ini. "Soal perusahaan mamin yang menolak ya sepatutnya dicurigai karena menolak kebijakan yg transparan ini," ungkapnya.

Ketua Koperasi Ritel Tambun Suyono mengatakan, dengan adanya sistem lelang ini sebenarnya kalangan usaha akan mendapat kepastian memperoleh gula. Pasalnya, selama ini, pelaku UMKM sering tidak mendapat pasokan gula rafinasi yang memang diperuntukkan bagi keperluan industri.

"Dengan adanya sistem lelang saat ini, maka pengadaan gula rafinasi lebih transparan dan setiap pengusaha memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh gula rafinasi ini. Seharusnya, program pemerintah tersebut didukung oleh semua pihak," pungkasnya.