Pengamat: Perombakan Direksi BUMN Besar Pasti Sudah Seizin Istana

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mendapatkan sorotan terkait perombakan pejabat di tubuh BUMN. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah melarang para menteri untuk membuat keputusan perombakan atau pergantian direksi di BUMN dan kementerian hingga pelantikan pemerintah baru pada Oktober 2019.

Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan perombakan manajemen BUMN merupakan tindakan besar. Karenanya, hal tersebut tentu sudah dikomunikasikan dengan Presiden.

"Proses pergantian BUMN besar, terutama bank, pasti sudah dikomunikasikan oleh Menteri BUMN kepada Presiden," jelas dia, saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (30/8).

Menurut dia, tidak mungkin menteri BUMN bertindak tanpa mendapatkan izin dari presiden. "Sangat tidak mungkin kalau Menteri BUMN bertindak sendiri tanpa 'lampu hijau' istana," ujarnya.

"Alasan pergantian juga sudah dijelaskan dalam RUPSLB. Jadi dalam kacamata Kementerian BUMN ini masalah rotasi biasa dan sebagai pemegang saham mayoritas berhak melaksanakan hal tersebut," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan perombakan di tubuh BUMN memberi sinyal bahwa Menteri BUMN tidak mengikuti instruksi Presiden. "Betul. Jelas melawan instruksi (Presiden)," kata dia.

Dia berpandangan bahwa kebijakan Menteri Rini Soemarno tergolong berbahaya. Karena bisa mengganggu kinerja BUMN jelang pergantian kabinet dan periode kepemimpinan yang baru.

"Aksi politik Menteri BUMN ini sangat berbahaya, karena memasuki injury time sebelum pelantikan kabinet yang baru. Imbasnya kinerja bank BUMN akan terganggu," tegas Bhima.