Pengamat nilai swasta tak bisa diandalkan jaga pasokan listrik

Merdeka.com - Produsen listrik swasta tak bisa diandalkan untuk mengamankan pasokan listrik nasional. Sebab, produsen swasta dinilai hanya mampu memenuhi maksimal 30 persen kebutuhan listrik nasional.

"Kalau ke depan, kebutuhan listrik mencapai 6 ribu sampai 7 ribu mega watta per tahun, swasta tidak bisa penuhi. Itu berbahaya, mengancam pasokan energi nasional," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa saat diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Institut Komunikasi Nasional (IKN), dan PT Sewatama bertajuk "Energi Kita: Di balik kenaikan tarif listrik", Jakarta, Minggu (15/3).

Selain itu, menurut Fabby, swasta bisa menerapkan harga listrik seenaknya jika diberi kewenangan lebih memasok listrik.

"Kita tidak bisa menyerahkan pasokan listrik dan menyerahkan harga jual listrik ke swasta ditambah regulasi pemerintah sering mandul," kata dia.

Maka itu, lanjut Fabby, PT Perusahaan Listrik Negara harus tetap diberi tugas menjadi pemasok utama kebutuhan listrik di Tanah Air.

"Secara umum pasokan listrik kan selalu tersedia dari PLN."

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal mengubah peran PLN hanya menjadi penyedia jaringan distribusi, transmisi dan jasa perawatan infrastruktur listrik. Sementara, tugas penyediaan listrik diserahkan ke pembangkit listrik swasta, baik asing maupun nasional.

"Kalau PLN tidak mampu membangun (pembangkit) 10 ribu megawatt akan dikurangi jadi 5 ribu MW. Kami sedang mengarahkan PLN untuk menjadi services company saja."