Pengamat nilai SBY punya ruang fiskal naikkan harga BBM subsidi
Merdeka.com - Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menyatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki ruang fiskal untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Menurutnya, keengganan SBY menaikkan harga BBM subsidi justru membebani pemerintahan mendatang.
"Dari sisi APBN, SBY tidak mau naikkan BBM. Kenaikan BBM seharusnya memang era SBY. Lagian tahun ini pekerjaan SBY sampai 20 Oktober, jadi mustinya menjaga kualitas struktur APBN kita," ujarnya di Jakarta, Senin (1/9).
Tony menambahkan keputusan kenaikan harga BBM subsidi juga bentuk pendidikan bagi masyarakat bahwasanya cadangan energi fosil Indonesia sudah langka.
"Lebih cepat kenaikan harga, biar masyarakatnya cepat sadar kalau BBM itu langka," jelas dia.
Kenaikan harga, lanjutnya, untuk menekan konsumsi agar kuota BBM subsidi tidak terlewati. Tahun ini, sesuai amanat APBN, kuota BBM subsidi adalah sebesar 96 juta kilo liter. "Kalau tidak dinaikkan bisa jadi awal November bakal jebol BBM," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaRencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca SelengkapnyaPertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaJokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca Selengkapnya