Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengakuan naiknya harga beras gara-gara kebijakan Jokowi

Pengakuan naiknya harga beras gara-gara kebijakan Jokowi Jokowi hadiri pelepasan beras miskin di Perum Bulog. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Melambungnya harga beras selama lebih kurang sepekan terakhir, masih menjadi topik hangat yang jadi pembicaraan. Tidak heran mengingat beras merupakan komoditas strategis yang harus dijaga agar harganya tetap stabil.

Sebagai kebutuhan pokok, sedikit saja gejolak pada harga beras, dampaknya berpengaruh besar. Pengamat Pertanian Khudori mengatakan kenaikan harga beras semakin menggerogoti kemampuan daya beli rakyat miskin. Jika dibiarkan, tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat.

"Harga liar jangan dibiarkan karena berpengaruh ke inflasi dan menggerogoti belanja warga miskin, serta nantinya berpengaruh ke kemiskinan. Ancaman terhadap kelaparan juga jadi persoalan berikutnya," ujar Khudori akhir pekan lalu.

Sejumlah pihak menyayangkan terlambatnya langkah pemerintah. Harga beras sudah terlanjur membuat rakyat menjerit. Operasi pasar dengan total 300.000 ton secara serentak di seluruh Indonesia, dinilai tak efektif menjinakkan harga beras. Sebab, sudah terjadi kekosongan pasokan selama 3 bulan mulai dari akhir 2014 sampai awal 2015.

Pemerintahan Jokowi-JK dijadikan kambing hitam, gagal menjaga harga beras tetap stabil. Bahkan, kebijakan Presiden Jokowi dituding jadi biang kerok naiknya harga beras. Merdeka.com mencatat pengakuan atas naiknya harga beras lantaran kebijakan Jokowi-JK. Berikut paparannya.

Jokowi mau hapus raskin

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron melihat, melambungnya harga beras disebabkan rencana pemerintah menghapus beras miskin dan diganti dengan subsidi langsung berbentuk uang elektronik atau e-Money.

"Beras merupakan komoditas yang sangat sensitif. Isu-isu itu jangan terlalu dilontarkan oleh pejabat. Salah satunya soal isu raskin (beras miskin) dihapus yang bakal diganti dengan e-money, ini berimplikasi (kenaikan harga). Karena pelaku beras akan menahan berasnya," ujar dia dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).

Senada dengan DPR, pengamat pertanian Khudori juga menyebut rencana pemerintahan Jokowi- JK menghapus beras miskin (raskin) dan menggantinya dengan subsidi langsung berupa e-money, sebagai akar persoalannya.

"Raskin terlambat dibagikan karena katanya mau diganti e-money. Padahal itu (raskin) jadi sandaran hidup 15,5 juta masyarakat miskin," ujar dia.

Raskin telat dibagikan

Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Bapokstra) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Robert J Bintaryo menuturkan, gejolak harga beras terjadi karena keterlambatan dan kurangnya pasokan beras untuk rakyat miskin (raskin).

"Beras raskin itu untuk 15,5 juta jiwa. Dan itu terlambat dibagikan pada bulan November-Desember. Sehingga jika itu tidak tersedia mereka tentu akan masuk ke pasar," kata Robert.

Terlambatnya penyaluran raskin juga diutarakan pengamat pertanian Khuidori. Pemerintah terlambat menyalurkan raskin karena berniat mengganti penyalurannya ke uang elektronik.

"Itu raskin enggak ada sekitar 700.000 ton. Gede banget itu 700.000 ton, sekitar 30 persen dari kebutuhan nasional," jelas dia.

Khudori menegaskan jumlah raskin yang tak tersalurkan tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa mendapatkan beras langsung dari pemerintah. Masyarakat pun terpaksa berburu ke pasar dan ini menyebabkan harga beras terus mengalami kenaikan.

"Anda bisa bayangkan, ketika itu tidak ada kan berarti semakin memperbesar perburuan pada pasar dan itu menambah eskalasi harga. Itu pasti," katanya.

700.000 ton kosong tiga bulan

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty tidak membantah, kenaikan harga beras secara psikologis dipengaruhi isu penghapusan raskin yang diubah dalam bentuk uang elektronik (E-Money).

Dengan rencana tersebut, penyaluran raskin sebesar 230.000 ton menjadi tidak tersalurkan pada November dan Desember 2014.

Pemerintah baru menugaskan Bulog untuk menyalurkan raskin kembali pada 1 Februari 2015. Dengan demikian, ada jeda waktu satu bulan pada Januari 2015 setelah penghentian raskin pada November dan Desember 2014.

"Jadi 700.000 ton kosong selama tiga bulan. Pemerintah baru 1 Februari 2015 menugaskan Bulog untuk Operasi Pasar melalui satgas," jawabnya.

Pengguna raskin membludak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menuturkan, kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kartel beras. Kenaikan harga beras lantaran suplai dan pasokan tidak seimbang.

Wakil ketua KPPU Sarkawi Rauf  melihat, kondisi ini dipicu keterlambatan pemerintah memberikan jatah raskin pada 15 juta rakyat yang membutuhkan. "Beras raskin yang harusnya dibagikan pada November dan Desember tidak diberikan. Sehingga 15 juta pengguna raskin membludak di pasar," kata dia.

Bulog cuma kulinya pemerintah

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty tak mau dijadikan kambing hitam atas persoalan kenaikan harga beras. Dia menegaskan, Bulog tidak memiliki kewenangan menentukan penyaluran beras ke masyarakat. Wewenang sepenuhnya ada di tangan pemerintahan Jokowi-JK.

Lely mengatakan pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah. Sementara yang memutuskan dan mengeksekusi tetap berada di bawah kendali pemerintah.

"Bulog kan kulinya pemerintah, sifatnya hanya menyampaikan masukan. Jadi pemerintah bilang operasi pasar ya operasi pasar, Kementerian PMK bilang raskin gelontorkan ya digelontorkan. Semua enggak akan bisa dilakukan, kalau enggak ada perintah pemerintah," ujar dia dalam diskusi Waroeng Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Harga Beras Turun: Coba Cek di Pasar

Jokowi Klaim Harga Beras Turun: Coba Cek di Pasar

"Cek di pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami

Jokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami

Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata Ini yang Buat Harga Beras Mahal dan Langka di Pasaran

Ternyata Ini yang Buat Harga Beras Mahal dan Langka di Pasaran

Kenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Beras Mahal dan Langka, Begini Strategi Bapanas Turunkan Harga

Beras Mahal dan Langka, Begini Strategi Bapanas Turunkan Harga

Kenaikan harga beras saat ini telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ungkap Alasan Harga Beras Saat ini Mahal: Terjadi di Semua Negara

VIDEO: Jokowi Ungkap Alasan Harga Beras Saat ini Mahal: Terjadi di Semua Negara

Menurut Presiden Jokowi, kenaikan harga beras disebabkan dampak perubahan iklim

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM

Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM

Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca Selengkapnya