Pengaduan sengketa kartu kredit masih rendah

Merdeka.com - Pengaduan terkait sengketa antara bank dengan nasabah yang berhubungan dengan penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) atau kartu kredit masih rendah. Salah satunya yang terjadi di Bank Mandiri.

"Di Mandiri, 7 pengaduan per 100 transaksi tiap hari atau 0,7 per 10 ribu transaksi" ujar Managing Director Technology and Operations Bank Mandiri Kresno Sediarsi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jumlah pengaduan tersebut masih dalam kapasitas wajar dan berada masuk kategori standar yang ditetapkan visa untuk bank-bank besar. "Di sana benchmarknya 2 pengaduan per 10 ribu transaksi. Tapi kita coba turunin ke 0,02 per 10 ribu transaksi," jelasnya.

Kresno menyebutkan, sengketa yang biasa terjadi antara nasabah dengan bank yang berkaitan dengan kartu kredit biasanya tidak terlepas dari masalah administrasi atau kesalahan tagihan. Dia menjelaskan, sejauh ini masalah sengketa kartu kredit tidak menyebabkan kerugian bagi Bank Mandiri.

"Sengketa, hampir gak ada kerugian, karena sebenarnya itu cuma masalah sisi kiri dan sisi kanan. Harusnya masuk ke kiri tapi masuk ke kanan. Kerugian baru muncul kalau ada fraud," paparnya.

Seperti diketahui, terkait dengan masalah antara nasabah dengan perbankan, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk mendirikan unit pengaduan agar bisa membantu mengatasi permasalahan nasabah yang berkaitan dengan dunia perbankan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 yang telah diubah dalam PBI No.10/10/PBI/2008, yang menyatakan bahwa bank berkewajiban melakukan penanganan atas pengaduan dari nasabah, termasuk penyelesaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Standarisasi penyelesaian pengaduan nasabah ini merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan konsumen untuk menjamin hak-hak konsumen yang berkaitan dengan dunia perbankan.