Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah dari Produk Lokal Masih di Bawah 40 Persen

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel, akan hadirnya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Menurut kepala negara, seharusnya masyarakat Indonesia bisa menggenjot potensi produk dalam negeri agar menekan laju impor.

Kantor Staf Presiden RI mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk lebih aktif melakukan monitoring realisasi belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah.

"Sesuai arahan bapak Presiden yakni memaksimalkan produk dalam negeri benar-benar dilaksanakan," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam keterangan tertulis diterima, Senin (28/3).

Kantor Staf Presiden juga akan memastikan Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk memenuhi ketentuan alokasi produk koperasi dan UMKM sebesar minimal 40 persen dari keseluruhan jumlah pengadaan barang/jasa. Sebab, sesuai catatannya, per Maret 2022 target alokasi 40 persen saat ini belum tercapai.

"Diharapkan seiring waktu nanti pengawasan dapat diperketat untuk memastikan target tersebut bisa terpenuhi," jelas Edy.

Edy meyakini, sebenarnya banyak unit produksi di Indonesia yang masuk dalam kategori UMKM, yang mampu memenuhi kebutuhan atas barang-barang K/L atau BUMN. Kendati, tinggal bagaimana bisa melakukan matching antara supply dan demand domestik tersebut.

"Kementerian/lembaga, Pemda, serta BUMN/BUMD harus cerdas dalam mencari, memilih, dan memilah produk hasil karya anak bangsa. Harus pro-aktif, tidak boleh hanya menunggu," minta dia

Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UMKM beserta stakeholdernya harus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi UMKM, sehingga dapat memenuhi tuntutan pengguna dan cukup kompetitif. "Jangan sampai pengguna harus membeli dengan harga jauh lebih mahal, kualitas kurang memadai, dan ketersediaan pasokan yang tidak menentu," tandasnya.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com