Penetapan UMK jadi alat politik kepala daerah buat investor takut

Merdeka.com - Direktur Jenderal Industri Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan membeberkan penyebab investor tak mau menanamkan modalnya di Tanah Air. Salah satunya adalah masalah ketetapan upah minimum kabupaten atau kota (UMK).

Menurutnya, kenaikan upah minimum kabupaten kota selalu berbeda-beda sesuai dengan keinginan pemerintah daerah.

"Karena di Indonesia, kepala daerah punya kebebasan mengelola kebijakan, mereka nego UMK nya sendiri. UMK ini biasanya jadi alat politik. Calon kepala daerah katanya, kalau saya terpilih, saya tetapkan UMK sekian dan lain lain. Hal ini tentu membuat investor berpikir ulang melakukan investasi," ujar Putu di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (8/3).

Putu menambahkan, penetapan UMK ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab, saat ini sudah banyak investor yang lebih memilih negara lain untuk melakukan investasi di mana pengelolaan UMK lebih stabil.

"Banyak kejadian mereka hengkang. Yang paling parah sampai ke luar negeri. Kalau hanya hengkang dari Jawa Barat ke daerah lain masih oke. Ini yang jadi tantangan bagi kita," kata Putu.

"Jangan sampai kita sudah capek cari investor, di daerah ini jadi permainan dan akhirnya investor jadi takut berinvestasi. Kemudian mereka lebih memilih investasi ke Malaysia, dimana pemerintahnya lebih stabil kelola UMK," ungkapnya.