Penetapan aturan ubah Rp 1.000 ke Rp 1 diperkirakan berjalan mulus

Merdeka.com - Bank Indonesia telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan DPR RI pada Senin (17/7). Adapun, diskusi tersebut membahas Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah.

Anggota DPR RI Komisi XI, Hendrawan Supratikno mengatakan DPR menyambut positif dan mendukung upaya pemerintah untuk menyederhanakan nilai mata uang Rupiah. "Hampir semua fraksi setuju. Kemarin kita sudah bicara semua. Enggak ada masalah," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Saat ini, Komisi XI sedang membahas Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan pemerintah. Meskipun demikian, Politisi PDIP ini memastikan Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah ini tidak akan mengganggu pembahasan RUU KUP.

Dia pun mengatakan pembahasan RUU Redenominasi Rupiah tersebut akan dibahas setelah mengikuti tahapan prosedur yang berlaku. "Dalam hal ini Gubernur BI sudah meyakinkan ke Menteri Keuangan. Nanti dari Menkeu dibawa ke Kumham, dibawa di sidang paripurna. Revisi, masuk baleg, baru dibahas," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno pernah mengatakan bahwa Rancangan Undang Undang (RUU) Penyederhanaan Nilai Nominal Uang Rupiah atau Redenominasi Rupiah tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2017 di DPR.

Hendrawan punya beberapa alasan kenapa DPR tak membahas rencana pengubahan Rp 1.000 jadi Rp 1 ini di 2017. Pertama adalah situasi sosial dan politik Indonesia yang dinilai sedang bergejolak. Redenominasi disebut sangat sensitif dan anggota dewan belum menyetujui untuk membahasnya.

"Banyak isu dari fraksi partai yang menjadikan redenominasi dipandang sensitif," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (13/12).