Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa penempatan uang negara sebesar Rp30 triliun kepada empat bank yang masuk dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sudah tersalurkan kepada bank masing-masing.

Adapun dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis Bank Umum yang terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Pagi hari dengan Gubernur BI (Perry Warjiyo) sampaikan ke saya sudah komplit sebelum Pukul 09.00 WIB pagi sudah ada di bank Himbara (uangnya)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (29/6).

Bendahara Negara ini menyampaikan, empat bank tersebut nantinya akan menggunakan dana itu untuk difokuskan kepada kegiatan bisnisnya. Seperti Bank Mandiri Penyaluran kredit akan difokuskan untuk produktif, padat karya, ketahanan pangan, dan mendukung sistem logistik nasional dengan target penyaluran Rp21 triliun.

Untuk Bank BRI dana digunakan untuk mendukung rencana bisnis berupa rencana ekspansi kredit UMKM 6 bulan ke depan sebesar Rp122,50 triliun dengan komposisi segmen mikro sebesar 88,87 persen atau Rp108,80 triliun.

Sedangkan untuk Bank BNI, dana tersebut akan difokuskan untuk melaksanakan ekspansi kredit pada sektor riil untuk korporasi, usaha menengah dan kecil serta consumer loan dalam 3 bulan ke depan senilai Rp15,04 triliun.

Terakhir untuk Bank BTN, dana akan difokuskan pada rencana penyaluran kredit pada Juli hingga Des 2020 sebesar Rp30,03 triliun yang didominasi oleh penyaluran KPR serta kredit lainnya di sektor perumahan. "Ini diharapkan berdampak ke sektor riil secara lebih nyata," tandas dia.

Perketat Pengawasan

Pemerintah akan terus monitoring penempatan uang negara sebesar Rp30 triliun kepada empat bank yang masuk dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Hal ini dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan dana tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya bersama dengan otoritas terkait akan memantau dan melakukan evaluasi agar penempatan dana kepada Bank Umum bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Secara ketat pihaknya juga akan melakukan monitoring kepada bank-bank tersebut setiap bulannya.

"Ini dievaluasi selama tiga bulan. per bulan dimonitoring gimana bank gunakan dana tersebut," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (29/6).

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, penempatan dana ini harus dilakukan secara penuh kehati-hatian. Tak tanggung-tanggung dalam pengawasannya presiden juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, hingga lembaga terkait lainnya.

"Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh aparat tersebut kebijakan dilakukan secara transparan, keputusan penyaluran dana secara terbuka, dan untuk pelaksanaan monitoring di internal kemenkeu dan BPKP, aparat penegak hukum juga bisa turun," tegasnya.